Diposkan pada

Ciptakan Ekosistem Olahraga Berkelanjutan, Dispora Minsel Gelar Finalisasi DOD

MINSEL, MSN – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) menggelar kegiatan Finalisasi Peraturan Bupati tentang Desain Olahraga Daerah (DOD) Minsel, Jumat (25/07/2025).

Kegiatan yang digelar di Villa Sutan Raja Amurang ini resmi dibuka oleh Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa penguatan olahraga dan kepemudaan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta bagian dari visi besar menuju “Indonesia Emas 2025”.

“Olahraga bukan hanya soal fisik dan kompetisi, tapi juga tentang membangun karakter, disiplin, dan daya saing. Desain Olahraga Daerah ini harus menjadi pedoman bersama untuk menciptakan ekosistem olahraga yang kuat dan berkelanjutan,” tegas Bupati.

Bupati juga menggarisbawahi empat poin utama dalam penyusunan DOD, yakni: Kesesuaian dengan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON); Perhatian terhadap regulasi dan dasar hukum yang berlaku; Dorongan terhadap prestasi dan pembangunan sarana olahraga serta Penguatan kelembagaan dan sinergi lintas sektor.

Lebih lanjut, Bupati Franky mengajak seluruh elemen olahraga untuk bersinergi dalam menyukseskan agenda olahraga daerah, termasuk event PORKAB III Tahun 2025, yang menjadi salah satu program unggulan dalam kalender olahraga Minahasa Selatan.

Di kesempatan yang sama, Kadispora Minsel Fietber Raco mengatakan, kegiatan ini menjadi landasan dan pedoman bagi pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan olahraga yang berprestasi dan berdaya saing.

“Melalui finalisasi DOD ini, diharapkan muncul kebijakan yang konkret dan terukur dalam pengembangan olahraga daerah demi terciptanya atlet berprestasi, sarana memadai, serta ekosistem olahraga yang sehat dan berdaya saing,” ujar Fietber.

Dalam kegiatan ini, dilaksanakan pula penendatangan kerjasama antara Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan dan FIKKM Universitas Negeri Manado.

Turut hadir dalam kesempatan, Sekda Minsel, Glady Kawatu, Para Asisten, para Kepala Perangkat Daerah, Ketua Harian KONI Minsel, Franky Lelengboto, Sekretaris KONI, Samuel Patyylima, serta perwakilan dari KORMI, Camat se-Minsel, cabang olahraga, pelatih, wasit, dan stakeholder lainnya.

(Stev/*)

Diposkan pada

Minsel Kecipratan DAK Fisik 118 Miliar dari Pusat, Rosa Apresiasi Bupati FDW

MINSEL, MSN – Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) bakal kecipratan dana pembangunan dari Pemerintah Pusat yang cukup signifikan. Bahkan dana tersebut meningkat drastis dari tahun-tahun sebelumnya.

Diketahui, Minsel meraih urutan ke-2 terbanyak dari 15 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara yang mendapat Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2025 sebesar Rp 118.065.361.000, naik hampir 100 persen dari Tahun 2024 yang hanya Rp 76.586.090.706.

Adapun uraian DAK fisik di Minsel Tahun 2025, adalah: Bidang pendidikan total anggaran: Rp 11.067.487.000 untuk Pembangunan gedung perpustakaan total anggaran Rp 10.000.000.000 dan untuk fasilitas pendidikan PAUD, SD, dan SMP total anggaran Rp 1.067.487.000.

Sementara untuk bidang kesehatan total anggaran: Rp 67.677.196.000 untuk penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan, total anggaran Rp 66.410.144.000 antara lain untuk pembangunan laboraturium kesehatan, dan pembangunan dua gedung Puskesmas (Motoling Barat dan Motoling Timur) dan untuk
Keluarga Berencana, total anggaran Rp 1.267.052.000.

Di Bidang konektivitas (Jalan) total anggaran: Rp 21.059.149.000, bidang air minum, total anggaran: Rp 7.671.893.000, dan bidang irigasi total anggaran: Rp 10.589.636.000.

Sedangkan untuk DAK Non Fisik Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025, total pagu anggaran: Rp 118.762.820.000.

Bahkan Minsel menjadi satu-satunya daerah di Sulut yang mendapatkan Dana Transfer Daerah sebesar Rp 9.567.820.000.

Tentunya prestasi ini tak lepas dari kegigihan Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar (FDW) bersama jajaran dalam melobi dana pembangunan dari Pemerintah Pusat.

Melihat hal ini, Anggota DPRD Minsel Fraksi Partai Golkar, Roby Sangkoy mengapresiasi prestasi Pemkab Minsel di bawah kepemimpinan Bupati Franky Donny Wongkar dalam melobi anggaran tersebut.

“Prestasi Bupati Minsel Bpk. Franky Donny Wongkar ut APBD 2025..Hadiah Akhir Tahun…

1. DAK Fisik Urutan ke 2 Terbanyak dari 15 Kab/Kota di Sulut Rp 118.065.361.000,.

2. DAK Non Fisik Urutan ke 4 Terbanyak se Sulut Rp 118.762.820.000,.

3. Dana Transfer Daerah Satu2nya di Sulut Rp 9.567.820.000,.

Ternyata Bupati FDW dan Wkl. PYR Mampu Melobby Pemerintah Pusat Demi Pembangunan Minsel yg Maju… SALUT dan BANGGA,” tulis Rosa, sapaan akrab legislator Partai berlambang Pohon Beringin ini di akun media sosial pribadinya, Jumat (27/12).

(Stev)

Diposkan pada

Lucu Mendengar Orasi PYR Soal Pilhut Minsel, FDW: Padahal Ikutan Paraf!

MINSEL, MSN – Calon Bupati Minahasa Selatan (Minsel), Franky Donny Wongkar (FDW) yang juga bupati petahana, menyesalkan sekaligus merasa lucu terkait viralnya orasi cabup nomor urut 2 Petra Yanni Rembang (PYR) soal Pemilihan Hukum Tua (Pilhut).

Pasalnya, dalam orasi tersebut PYR mengungkit janji bupati petahana untuk melaksanakan Pemilihan Hukum Tua Definitif yang tidak kunjung dilakukan sampai saat ini.

Padahal menurut FDW, penundaan ini diketahui oleh PYR yang juga sebagai wakil bupati petahana. Sehingga ia merasa lucu juka PYR pura-pura lupa soal Pilhut ini.

FDW menjelaskan, penundaan tersebut sudah dirapatkan bersama Forkopimda Minsel dan bukan keputusan sepihak melainkan atas rekomendasi Forkopimda mengacu pada surat dari Kemendagri.

“Kami telah menggelar rapat dengan Forkopimda pada tanggal 3 Februari 2023, dan telah disepakati untuk menunda Pilhut hingga selesai tahapan Pileg dan Pilpres. Lucunya pak PYR pada saat itu juga tahu dan bahkan memberi paraf dalam surat penundaan Pilhut tersebut,” terang FDW, Senin (04/11).

FDW juga menyesalkan sikap PYR yang seakan-akan menyudutkan dirinya dalam kontestasi Pilkada dengan membangun opini buruk kepada publik terkait penundaan pilhut.

“Saya rasa ini perlu diluruskan di tengah masyarakat. Agar tidak menimbulkan prasangka buruk. Kami yakinkan kami terus bekerja bagi kesejahteraan masyarakat Minsel,” tandas FDW.

PENUNDAAN PILHUT MINSEL

Terkait Pilhut, Pemkab Minsel melalui Kepala Dinas PMD, Evert Poluakan membenarkan terjadinya penundaan tersebut.

Kadis PMD Minsel, Evert Poluakan

Menurut Poluakan, hal ini dilakukan demi menjaga stabilitas dan ketentraman masyarakat, sehingga Pemilihan Hukum Tua bagi 125 desa yang masa jabatannya telah berakhir resmi ditunda.

“Keputusan ini diambil dalam Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada 3 Februari 2023, di mana berbagai pihak sepakat untuk mendukung langkah ini demi kesejahteraan bersama,” terang Poluakan, Selasa (5/11).

Dikatakannya, bahwa penundaan ini merupakan respons cermat terhadap kondisi yang ada, terutama mengingat pelaksanaan Pilhut akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak yang direncanakan pada tahun 2024.

“Kami ingin memastikan keamanan dan ketertiban terjaga, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dengan tenang dalam setiap proses demokrasi,” ungkapnya.

Kementerian Dalam Negeri juga menurut Poluakan, telah memberikan dukungan melalui Surat Nomor 100.3.5.5/244/SJ tanggal 14 Januari 2023, yang menjadi payung hukum bagi keputusan ini.

“Keputusan ini telah dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui Surat Bupati Minahasa Selatan Nomor 97/23/BMS-DPMD tanggal 20 Februari 2023,” jelasnya lagi.

Konferensi pers yang diadakan pada 22 Februari 2023

Selain itu menurut dia, sosialisasi juga telah dilakukan dalam konferensi pers yang diadakan pada 22 Februari 2023, yang dihadiri oleh Wakil Bupati Petra Yani Rembang, Plt. Ketua DPRD, serta perwakilan dari institusi seperti Kejaksaan Negeri dan Kodim 1302 Minahasa.

Lanjut disampaikan Poluakan, dalam kesempatan tersebut, seluruh pejabat menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya penundaan ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berkomitmen untuk terus memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat.

“Kami ingin agar setiap warga memahami dan mendukung keputusan ini. Keselamatan dan ketertiban adalah prioritas kita semua.Masyarakat diharapkan dapat bersabar dan berpartisipasi aktif dalam mendukung proses demokrasi yang aman dan kondusif. Bersama-sama, kita dapat menciptakan Minahasa Selatan yang lebih baik,” Tandasnya.

(Stev/*)

Diposkan pada

Program Strategis Besutan Bupati FDW Sukses Dorong Peningkatan Ekonomi di Minsel

MINSEL, MSN – Beberapa tahun belakangan ini pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) terus meningkat.

Petumbuhan ekonomi di Minsel naik dari 5,41 persen di Tahun 2022 menjadi 5,54 persen di Tahun 2023. Selain itu, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 9 persen di Tahun 2022 menjadi 8,89 persen di Tahun 2023.

Peningkatan ini tidak lepas dari berbagai program sosial kemasyarakatan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Franky Donny Wongkar (FDW).

Program-program ini meliputi insentif bagi tokoh agama, lansia, hibah rumah ibadah, serta bantuan biaya pendidikan atau beasiswa. Hal ini telah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Bupati FDW di beberapa kesempatan menyatakan, capaian ini menjadi motivasi dan pendorong untuk terus meningkatkan kerja sama dan sinergi dalam menyukseskan berbagai program strategis pemerintah.

“Pembangunan ekonomi daerah adalah proses yang melibatkan seluruh masyarakat dan pemerintah dalam mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi di wilayah ini,” ujar Bupati FDW.

Selain program sosial, pemerintah daerah juga fokus pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan di berbagai sektor, seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Langkah ini diambil untuk mewujudkan visi Minahasa Selatan yang Maju, Berkepribadian dan Sejahtera.

Pemerintah Kabupaten Minsel berkomitmen untuk melanjutkan program-program strategis ini di tahun 2024, dengan harapan dapat membawa lebih banyak manfaat bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, Minahasa Selatan berhasil menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi risiko ekonomi global, sekaligus meningkatkan kualitas hidup warganya.

Ini adalah bukti nyata dari kepemimpinan yang efektif dan visi yang jelas dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi Kabupaten Minahasa Selatan.

(Stev/Gy)

Diposkan pada

Bupati FDW Terima Penghargaan Wredatama Nugraha Madya dari PWRI

MINSEL, MSN – Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar (FDW) menerima tanda Penghargaan Wredatama Nugraha Madya oleh Pengurus Besar Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI).

Penghargaan tersebut diterima Bupati FDW selaku Pembina PWRI Kabupaten Minahasa Selatan atas jasa yang luar biasa dalam mendukung dan membina organisasi Pensiunan sipil / Aparatur Sipil Negara yang sangat bermanfaat bagi kemajuan dan Perkembangan PWRI.

Tanda Penghargaan tersebut diterima Bupati FDW saat menghadiri Ibadah Syukur dan Upacara dalam rangka Peringatan HUT PWRI ke-62 Provinsi Sulawesi Utara yang diserahkan langsung Ketua PWRI Sulut, God A. I. Saroinsong bertempat di Aula Waleta Kantor Bupati Minahasa Selatan, Rabu (24/07/2024).

Dalam kesempatan tersebut Bupati FDW mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan PWRI.

“Terima kasih, saya berharap di momen HUT PWRI Ke-62 ini kiranya PWRI akan selalu menjadi kuat, mandiri, selalu bergandengan tangan, mapalus dan selalu solid bergerak dalam membangun PWRI di Seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara,” ucap Bupati FDW.

Diketahui Staf khusus Bupati Minahasa Selatan hampir 50 persen adalah Pensiunan Sipil. Penghargaan ini juga sebagai bentuk penghargaan kepada para pejabat-pejabat yang telah mengabdi kepada rakyat dan Pemerintah di kabupaten Minahasa Selatan.

Turut hadir dalam kesempatan, Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili oleh Kepala Badan Kesbangpo, Ferry Sangian, Wakil Bupati Minahasa Selatan, Petra Yani Rembang, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, Diano Tino Tandaju, Forkopimda Minsel, Ketua PWRI Kabupaten Minahasa Selatan, H. D. Waworuntu yang juga adalah Pejabat Bupati Minahasa Selatan Tahun 2005 dan juga Staf Khusus Bupati Minahasa Selatan, Ketua Panitia dan Anggota HUT PWRI Ke-62 Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, dan Anggota PWRI Provinsi Sulawesi Utara.

Bupati Minahasa Selatan didampingi oleh Sekretaris Daerah, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.

(Stev)

Diposkan pada

Bupati FDW Hadiri Pembukaan Perkemahan Raya Pemuda KGPM

MINSEL, MSN – Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar (FDW) menghadiri Pembukaaan Perkemahan Raya Pemuda Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) Tahun 2024 yang Berlokasi di Bumi Perkemahan Palambean, Kelurahan Uwuran Dua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Rabu, (03/07/2024).

Kegiatan tersebut pertama dibuka dengan ibadah oleh Gembala Verra Lintong, S.Th, M.Th, selaku Ketua Majelis Gembala Pucuk Pimpinan KGPM.

Selanjutnya Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpol Sulawesi Utara (Sulut), Fery Sangian yang hadir mewakili Gubernur Olly Dondokambey, dengan Tema “Diperlengkapi Untuk Melayani Tuhan”.

Dalam sambutan Bupati Minsel Franky Donny Wongkar, SH, yang juga sebagai Ketua Umum Panitia Perkemahan Raya Pemuda KGPM mengatakan, bahwa selaku Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minsel menyambut dengan sukacita 1.260 peserta yang hadir.

“Dengan mengikuti kegiatan ini, tentunya para peserta akan bertemu dengan semua orang dan akan saling bercerita, bertukar pengalaman, bertukar pendapat dan pengalaman di hal-hal yang positif menuju kebaikan hidup, untuk dapat membangun karakter yang kuat yang nantinya dialami oleh para peserta,” ujar Bupati FDW.

Sebagai ketua umum panitia perkemahan raya pemuda KGPM ini, Bupati FDW berharap, setelah selesai perkemahan nanti para peserta akan ada perubahan-perubahan yang baik.

“Perubahan terhadap pola pikir, cara bertindak dan cara berucap, agar supaya terjadi perubahan. bukan hanya itu saja, tapi pemuda-pemuda nantinya bisa dapat menjadi mandiri dengan cara bergabung dengan kelompok-kelompok tani untuk dapat membuka lahan baru untuk bertanam dan mendapatkan pengahasilan yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan tanpa berharap kepada orang tua. Juga dengan hal-hal lainnya,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, “Dengan hal-hal tersebut juga akan nantinya menjadi pelopor, menjadi motivator dan akan menjadi teladan bagi diri sendiri, bagi teman-teman Pemuda, bagi keluarga dan bagi banyak orang,” jelas FDW.

Sementara itu, Ketua Umum Pucuk Pimpinan KGPM Gbl Frangky Londa, STh, M.A berharap, Perkemahan Raya Pemuda KGPM 2024 yang mengambil Tema: ‘Diperlengkapi Untuk Melayani Tuhan’ kiranya boleh berlangsung dengan baik dalam perlindungan dan di dalam pemberkatan Tuhan.

“Dengan Kegiatan Perkemahan Pemuda KGPM ini, pemuda akan terbangun kesan tentang kasih Allah atas dunia ini dan dimana pemuda dapat menjaga ekosistem lingkungan hidup dan membangun solidaritas sesama pemuda Gereja, mengahadapi kompleksitas tantangan pergumulan dunia ini,” jelas Londa.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh anggota DPRD Prov. Sulut Boy V. A. Tumiwa, B.Sc, SH, M.Si., yang juga Anggota Dewan Pertimbangan KGPM, Forkopimda Minsel, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulut yang diwakili oleh Kepala Bidang Urusan Agama Kristen Pdt. Meidie Tasik, S.Th, M.Pd.K., Forkopimda Kab. Minsel atau yang mewakili, Ketua TP.PKK Kab. Minsel Elsje Rosje Wongkar-Sumual yang juga anggota DPRD Kab. Minsel, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Minsel. Archilaus Egeten, S.PAK, M.Si., Ketua Umum Pucuk Pimpinan KGPM Gembala Frangky Londa, S.Th, MA., bersama Ibu dan Pengurus Pucuk Pimpinan KGPM, Ketua Pemuda Pucuk Pimpinan KGPM Pnt. Andri Makasihidi, SH., para Gembala KGPM, Pnt. Fecky Korto, ST, Para Ketua Komisi Pemuda, Ketua Harian Panitia Drs. Rocky Lasut, Badan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Majelis Wilayah 25 Amurang, Pimpinan Majelis Sidang KGPM Tiberias Amurang, serta seluruh Pemuda KGPM peserta Perkemahan.

(Stev)

Diposkan pada

Bupati FDW Hadiri Peluncuran Sistem Data Regsosek untuk indonesia Emas 2045

JAKARTA, MSN – Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar (FDW) menghadiri kegiatan Peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Mewujudkan Satu Data Menuju Indonesia Emas 2045, bertempat di Auditorium Dhanapala Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Kamis (20/06/2024).

Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa.

Diketahui, Regsosek merupakan salah satu langkah penting dalam menciptakan basis data yang komprehensif mengenai kondisi sosial dan ekonomi seluruh penduduk Indonesia. Data Regsosek juga dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan perencanaan dan penganggaran berbasis bukti.

Melalui data Regsosek, gambaran yang jelas dan akurat mengenai tingkat kesejahteraan, kondisi rumah tangga, hingga berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya dapat terlihat. Dengan demikian, data Regsosek menjadi sangat krusial dalam perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Pemanfaatan sistem Regsosek yang terintegrasi akan memungkinkan berbagai instansi pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat umum untuk saling berkolaborasi dalam mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data secara efisien. Dengan adanya satu data yang terpadu, kebijakan publik dapat dirancang dan diimplementasikan dengan lebih tepat sasaran.

Dalam sambutannya, Suharso Monoarfa menekankan pentingnya Regsosek sebagai langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045, sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo.

“Presiden telah memberikan arahan bahwa dalam mendukung pelaksanaan reformasi sistem perlindungan sosial, Pemerintah diharapkan melakukan perbaikan basis data penerima melalui pembangunan Regsosek serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” tuturnya.

Monoarfa menerangkan, tahun ini akan mengakhiri Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 dan segera masuk pada periode perencanaan pembangunan baru 2025-2045. Sehingga menurut dia, data Regsosek akan melengkapi target dan sasaran pembangunan yang mampu membawa kesejahteraan masyarakat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

“Sistem Satu Data Regsosek menekankan pentingnya integrasi data sosial dan ekonomi berbasis NIK untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, meningkatkan efisiensi anggaran, dan memastikan ketepatan target,” terang Monoarfa.

“Ke depan, data dalam Regsosek dapat dimanfaatkan kementerian/lembaga, bahkan sampai tingkat daerah. Selain itu, data Regsosek juga dapat diakses oleh akademisi dan organisasi masyarakat untuk mendukung kajian dan kegiatan lainnya guna mendukung program Pemerintah, dengan memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi,” terangnya lagi.

Sementara itu Bupati FDW menyambut baik agenda ini. Menurut dia, satu data memiliki makna strategis bagi peningkatan dan akselerasi pembangunan di daerah.

“Data yang akurat dan terintegrasi dinilainya bakal mempercepat akselerasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah sekaligus memperkuat daya saing daerah dalam menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah guna sebesar-besarnya kemajuan darrah dan kemakmuran rakyat,” ucap Bupati FDW.

Turut hadir dalam kesempatan, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Sudarto, Deputi Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Siti Azizah, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan, Estiarty Haryani, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, serta Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia.

(Stev/Gy KominfoMS)

Diposkan pada

Stafsus Jhonly Nortje Runtunuwu Apresiasi Kinerja Bupati FDW

MINSEL, MSN – Staf Khusus (Stafsus) Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Franky Donny Wongkar (FDW) bidang Pemerintahan Desa, Jhonly Nortje Runtunuwu mengapresiasi kinerja Bupati FDW atas berbagai capaian dan keberhasilan yang telah diraih Pemkab Minsel. Mulai dari capaian pertumbuhan ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia hingga pengendalian inflasi.

Apresiasi tersebut disampaikan Jhonly Nortje Runtunuwu saat ditemui manadosulutnews.com di Kantor Bupati Minahasa Selatan, Rabu (29/05/2024).

Menurut Runtunuwu, tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Minsel berada di angka 5.54 dibandingkan Tahun 2021 4.91 persen. Hal ini bagi dia merupakan hasil dari upaya dan kerja keras yang sangat serius dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Franky Donny Wongkar dalam pembangunan ekonomi.

Selain itu, salah satu Tokoh Masyarakat di Desa Karimbow Talikuran ini juga mengatakan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Minsel juga telah mencapai 73.66 dibandingkan dengan Tahun 2021 yang berada di angka 72.32.

Tak hanya itu, sesuai data BPS menurut dia, angka kemiskinan di Minsel juga menurun dari tahun ke tahun, yakni dari angka 9.37 menjadi 8.89 persen periode 2021 – 2024.

Lebih jauh, Runtunuwu juga mengapresiasi langkah Bupati FDW dalam upaya pengendalian Inflasi di Minsel. Bahkan kata dia, baru-baru ini Pemkab Minsel meraih penghargaan Pembangunan Daerah dari BPK RI.

Penghargaan Pembangunan Daerah sendiri menurut dia dinilai dari kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan inovasi daerah, dimana yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan adalah inovasi gerakan “mari jo batanam”.

“Tentunya hal ini membuktikan bahwa Bapak Bupati Franky Donnny Wongkar, SH bekerja nyata wujudkan perubahan di Minahasa Selatan. Sehingga tentunya, seluruh prestasi dan capaian yang telah didapat Pemkab Minsel harus kita apresiasi,” ungkapnya.

(Stev)

Diposkan pada

Bukti Pemerintahan yang Bersih, Pemkab Minsel Raih Opini WTP 8 Kali Berturut-turut

MINSEL, MSN – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Pemkab Minsel) mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Ke – 8 secara berturut-turut, hal ini tak lepas dari upayah Bupati Franky Donny Wongkar (FDW) dalam peningkatan kualitas pelaporan keuangan guna menciptakan pemerintahan yang bersih.

Opini WTP ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Arief Fadillah saat Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Manado, Rabu (08/05/2024).

Dalam kesempatan tersebut Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Utara, Arief Fadillah menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang telah koperatif dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Sulawesi Utara hingga Opini terhadap LHP.

“Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah bagian dari tugas konstitusional BPK, dimana penyerahan LHP ini merupakan rangkaian akhir dari proses pemeriksaan. Pasal 17 Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 bahwa mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP kepada lembaga perwakilan dan Pimpinan entitas sesuai dengan kewenangannya,” ungkap Arief.

“Dalam pemeriksaan diharapkan untuk mewujudkan cita – cita pendiri bangsa, yakni mewujukan masyarakat yang adil dan makmur yaitu dengan mengelola dan menggunakan setiap satu rupiah uang negara untuk mensejahtrakan rakyat,” sambung Arief.

Sementara itu, dalam sambutannya Bupati FDW mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Utara beserta jajaran atas pelaksanaan audit yang dilakukan.

“Dengan harapan hasil audit yang telah ada, dapat memberikan motifasi bagi jajaran pemerintahan daerah agar ke depan dapat melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik lagi dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” ucap Bupati FDW.

Lebih lanjut disampaikan Bupati FDW, LHP yang diterima saat ini adalah amanat dari konstitusi dan merupakan output dari proses pemeriksaan oleh Tim BPK dari bulan Februari hingga bulan April Tahun 2024.

“Tentunya LHP yang kami terima adalah LHP yang pastinya Akurat dan berdampak komperhensif bagi kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Untuk selanjutnya terkait ketidakdisiplinan dan ketidaktaatan dalam pengelolaan keuangan yang menjadi temuan Tim BPK, kami bertekad dan berkomitmen untuk segera menindaklanjuti dengan tepat sasaran dan tepat waktu sesuai undang-undang yang berlaku,” pungkasnya.

Diketahui, Opini WTP ini menambah prestasi Pemkab Minsel di bawah kepemimpinan Bupati FDW untuk kali ke-empat sejak dilantik. Opini WTP ini juga telah membawa Pemkab Minsel mendapatkan WTP 8 kali berturut-turut.

Ini juga merupakan bukti komitmen Bupati FDW dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel menuju Kabupaten Minahasa Selatan yang Maju, Berkepribadian dan Sejahtera.

(Stev/Adve)

Diposkan pada

Gegara Tangan Dingin Bupati FDW, Pemkab Minsel Diganjar Sejumlah Penghargaan

MINSEL, MSN – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Pemkab Minsel) di bawah kepemimpinan Bupati Franky Donny Wongkar (FDW) terus menorehkan prestasi dengan semangat mewujudkan Visi Minahasa Selatan Maju, Berkepribadian dan Sejahtera.

Terbaru, berkat tangan dingin Bupati FDW, Pemkab Minsel kembali meraih sejumlah penghargaan dan apresiasi dari berbagai pihak. Penghargaan tersebut diserahkan pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2045 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025, bertempat di Hotel The Sentra Manado, Rabu (24/04/ 2024).

Adapun sejumlah penghargaan yang diterima langsung oleh Bupati FDW yakni, Piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023 Peringkat Ke-6, dengan Nilai 90,84 (Zona Hijau) Kategori A (Kualitas Tertinggi) dari Kepala Ombudsman RI dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulut yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Utara; Penghargaan Pembangunan Daerah 2024 Terbaik III Perencanaan dan Pencapaian Daerah Tingkat Kabupaten dan Penghargaan Sulawesi Utara Sensanitasional Award Terbaik III Kategori Akses Sanitasi Layak.

Dinahkodai pemimpin yang berintegritas tinggi, Pemkab Minsel terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga Pemkab Minsel berhasil meraih predikat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik predikat tertinggi dari Ombudsman RI.

Dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, terdapat 7 lokus penilaian, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Puskesmas Tumpaan, Puskesmas Amurang Barat.

Penilaian ini bertujuan untuk Perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencegahan terhadap maladministrasi melalui pemenuhan standar pelayanan, pemenuhan sarana prasarana, peningkatan kompetensi penyelenggara layanan, serta kualitas pengelola pengaduan pada tiap unit pelayanan publik baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kenaikan nilai pelayanan publik ini kiranya semakin memacu semangat dan komitmen seluruh unit kerja di lingkup Pemkab Minsel untuk memberikan pelayanan prima dalam berbagai inovasi untuk menunjang berbagai aspek kehidupan masyarakat sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 menuju Minahasa Selatan yang maju, berkepribadian, dan sejahtera.

Perbaikan ini ditandai dengan keberhasilan Pemkab Minsel memperoleh kenaikan nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang cukup signifikan dari Ombudsman RI, dari sebelumnya 63,78, zona kuning kategori C kualitas sedang di tahun 2022 naik menjadi 90,84 zona hijau kategori A kualitas tertinggi.

Sementara untuk Penghargaan Pembangunan Daerah, dinilai dari kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan inovasi daerah, dimana yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan adalah inovasi gerakan mari jo batanam.

Selanjutnya untuk Sensanitasi Award, dinilai dari pengelolaan sanitasi seperti ketersediaan jamban (WC) dan bebas buang air besar sembarangan. Penghargaan ini kiranya menjadi trigger untuk peningkatan kualitas pembangunan dan sanitasi di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan.

Menyikapi hal itu, Bupati FDW dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi atas penghargaan-penghargaan yang diberikan Kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

“Namun seluruh Upaya yang dilakukan oleh seluruh jajaran adalah untuk kepentingan Masyarakat minahasa Selatan namun olehnya saya berharap penghargaan-penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi kedepannya,” tandas Bupati FDW.

(Stev)