Ketua PDK Kosgoro 1957 Sulut JPM Ambil Sikap Dukung THL di Musda Golkar Sulut

MINSEL, MSN – Jelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Utara, dukungan kader partai kepada Tony Hendrik Lasut (THL) semakin bertambah.

Ketua DPD II Golkar Minahasa Tenggara (Mitra) ini mampu membawa warna baru dalam dinamika kepemimpinan Golkar Sulawesi Utara (Sulut).

Salah satunya dukungan datang dari Ketua Kosgoro 1957 Sulut, Jilly Philips Makarawung (JPM). Mempunyai hak suara untuk memilih calon Ketua Golkar Sulut dalam Musda, ia secara terbuka menentukan sikap untuk mendukung THL.

Bukan tak beralasan, menurut JPM, THL merupakan figur yang dinilai lebih relevan dalam menjawab tantangan regenerasi kepemimpinan partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Pertimbangan kami bukan semata-mata emosional, tetapi didasarkan pada evaluasi obyektif terhadap dinamika organisasi dan kebutuhan kaderisasi partai ke depan,” ujar JPM, Selasa (24/06).

Adapun 3 (tiga) alasan utama yang melandasi keputusan JPM mendukung Wakil Ketua DPRD Mitra ini untuk menjadi Ketua DPD I Golkar Sulut.

  1. Petahana Terbentur Dua Periode

JPM menegaskan bahwa kader Golkar harus menjunjung tinggi prinsip regenerasi. Dengan telah dua kali menjabat, posisi petahana seharusnya menjadi peluang untuk memberi ruang kepada kader muda potensial.

  1. Menjawab Arah Kebijakan Ketum Partai Golkar

Menurut JPM, semangat Ketua Umum Partai Golkar saat ini adalah menciptakan manuver strategis yang cepat, taktis, dan responsif menjelang tahun politik 2029.

“Kita butuh energi segar yang mampu mengaktualisasikan program-program strategis dengan kecepatan dan ketepatan eksekusi,” ujarnya.

  1. Menanamkan Spirit Perbaikan dan Persatuan

Lebih jauh, JPM menekankan bahwa dukungan kepada Tony Lasut bukanlah bentuk perlawanan, tetapi bagian dari spirit improvement atau semangat perbaikan yang konstruktif.

“Langkah ini bukan untuk memperlebar gap atau memperkuat resistensi, tetapi justru menjadi jembatan untuk menyatukan semangat kader dalam menggelorakan kembali karya kekaryaan Partai Golkar,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan harapannya agar Musda kali ini menjadi momentum bagi Partai Golkar Sulut untuk melakukan konsolidasi ideologis dan organisatoris.

JPM menilai, Tony Lasut sebagai representasi dari kader muda yang memiliki kapasitas teknokratis dan jejaring politik yang kuat, baik di level daerah maupun nasional.

“Partai Golkar sedang memasuki fase penentu menuju 2029. Kita tidak bisa lagi hanya berkutat pada nostalgia, kita harus melangkah dengan kesadaran strategis dan kepemimpinan yang visioner. Tony Lasut adalah salah satu jawaban dari kebutuhan itu,” pungkas JPM.

Langkah JPM dinilai sejalan dengan semangat transformasi yang tengah digaungkan oleh DPP Partai Golkar di bawah komando Ketua Umum Bahlil Lahadalia.

Di tengah kompetisi antar partai yang semakin ketat dan tuntutan publik terhadap kinerja partai yang profesional, JPM menilai Partai Golkar Sulut harus bergerak adaptif dan proaktif dalam merespons perubahan zaman.

Penegasan ini menjadi sinyal kuat bahwa konstelasi Musda Golkar Sulut akan berlangsung dinamis, dengan potensi lahirnya kepemimpinan baru yang membawa harapan akan revitalisasi struktur, semangat kekaryaan, dan keberlanjutan politik yang inklusif.

Dengan perpaduan pengalaman legislatif, kemampuan membangun jaringan, serta komitmen terhadap pembaruan organisasi. THL juga dinilai siap membawa Partai Golkar Sulut ke arah yang lebih progresif dan siap menghadapi tantangan politik ke depan.

(Stev/*)

Antisipasi Istilah TAPE Saat Perekrutan THL, Rondonuwu Ingatkan Tugas TAB Sebagai Pengawas Bukan Pengambil Keputusan

MINUT–Proses perekrutan Tenaga Harian Lepas (THL) yang saat ini sedang berlangsung di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Minut dari fraksi Demokrat, Stendy S Rondonuwu (SSR).

Menurutnya, selama sejarah Kabupaten Minut dalam perekrutan, baru kali di jaman Bupati Joune J E Ganda SE & Wakil Bupati Kevin William Lotulung memakai sistem seleksi, seperti tes wawancara dan berdasarkan kebutuhan dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta melibatkan Tenaga Ahli Bupati (TAB).

“Namun harus dicatat, se tahu saya bupati memberikan tugas kepada TAB untuk mengawasi jalannya proses perekrutan THL, bukan sebagai pengambil keputusan dan pengambil kebijakan,” katanya.

Rondonuwu mengungkapkan, pihaknya berhak mengawasi perekrutan ini, karna gaji THL diambil dari APBD.

“Jangan ada lagi istilah TAPE, TAPE Sudara, TAPE Om, TAPE Kamanakan, TAPE Tanta, dalam perekrutan THL ini, karna sudah memakai sistem seleksi. Contoh, Jangan ketika disaat pendaftaran THL, nama si A tidak ada atau tidak mendaftar, namun ketika pengumuman lulus nama si A ini keluar. Nah ini yang harus diawasi. Jangan ada yang lewat “Jalur Tol”,” ungkapnya.

Dirinya menambahkan, terkait gaji dari THL ini harus sama rata disemua dinas, tidak ada yang beda-beda, dan akan didorong gaji standar UMP.

“Karna tingkat kewajaran gaji dari para THL itu harus UMP. Makanya ini akan didrong, agar para THL betul-betul kerja. Namun ketika didorong UMP, harus dituntut kinerjanya agar supaya balance,” kunci Rondonuwu.

(Rivo)