SANGIHE – Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana SE ME membuka kegiatan Sosialisasi Kesempatan Bekerja di Jepang, melalui penerimaan pekerja migran Indonesia dalam program Government to Government (G to G) Indonesia-Jepang.
Sosialisasi yang digelar pada Kamis, (08/04/2021) di Papanuhung Santiago Tampungang Lawo ini, dihadiri Pimpinan OPD, Para Kabag, Regional Manager PT.JGEC Fourlen Margareth Mintje bersama tim, Ketua Sinode GMIST Pdt.Patras Madonsa; Pimpinan Cabang BNI Tahuna, Pimpinan Bank.Sulutgo Cabang Tahuna, Para Camat, Lurah, dan Kapitalaung.
Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Sangihe dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Terkait Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Dalam sambutannya Bupati mengatakan, peluang kerja di Jepang ini merupakan kondisi real yang ada pada masyarakat di Sangihe. Karena setiap tahun angka pengangguran mengalami peningkatan, disebabkan minimnya lapangan pekerjaan.
“Setiap tahun angka pengangguran mengalami peningkatan. Karena anak-anak yang selesai sekolah banyak yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, begitu juga yang telah lulus kuliah. Jadi terkait hal ini, maka harus diatasi bersama,” ungkapnya.
Lebih lanjut Bupati menambahkan, sebagai daerah kepulauan yang investasinya masih terbatas. Sehingga diperlukan usaha maksimal untuk mencari peluang-peluang yang ada, dalam upaya menekan angka pengangguran demi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Sangihe.
“Dimana kondisi daerah ini merupakan daerah kepulauan, dimana investasinya masih terbatas. Jadinya, tidak mampu kalau terus berharap, karena Sangihe bukan daerah kontinental,” tambah Bupati.
Lanjutnya lagi bupati mengatakan, sempitnya ruang kerja yang formal apa lagi orientasi PNS. Sehingga pemerintah tidak tinggal diam, dan mencari solusi dengan melakukan kerjama sama Pemerintah dengan Pemerintah lewat pengiriman tenaga kerja Migran ke Jepang, serta memfasilitasi pelatihan, penyampaian aktivitas sampai pemberangkatannya yaitu melalui PT. JGEC.
“Sebab, ruang kerja formal cukup sempit persainganya, apalagi orientasinya itu PNS. Ini menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah. Jadi kita harus mencari solusi dan peluang yang terbaik. Sekaligus memahami daerah kita sampai dimana kemampuan tenaga kerja,” timpalnya.
Diakhir sambutannya, Bupati berpesan kepada seluruh pemuka-pemuka agama, adat dan semua yang hadir, untuk dapat mensosialisasikan informasi ini keseluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
”Pendaftarannya mulai 8 april sampai 31 mei 2021 melalui sekretariat CPMI (Calon pekerja Migran Indonesia) di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sangihe, Saya berharap lewat sosialisasi ini Para Kapitalaung dapat menginformasikan kepada masyarakat untuk disosialisasikan, dan saya juga menitipkan kepada ketua Sinode sebagai bahan sosialisasi juga ke Gereja-gereja untuk disampaikan, dan juga sosialisasi di Masjid,” harap Bupati.
Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe, Drs Dokta Pangandaheng yang menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kesempatan Bekerja ke Jepang, pada intinya menjelaskan, dalam rangka penyiapan anak-anak kita mulai dari proses pelatihan, dalam upaya penanggulangan masalah pengangguran, pengentasan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
“Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai terobosan dan penjajakan peluang kerja, bagi tenaga kerja yang mendapatkan kesempatan kerja. Salah satunya adalah kesempatan bekerja di Jepang, dan pada hari Senin 29 Maret 2021 telah dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini langsung ditandatangani oleh bapak Bupati dengan kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sebagai tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman tersebut, maka hari ini dilaksanakan kegiatan sosialisasi kesempatan kerja di Jepang, melalui penerimaan pekerja migran Indonesia program antara Indonesia dengan Jepang,” pungkas Pangandaheng.
(Stev)
