MINSEL, MSN – Kadis Kominfo Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Max Weken mengatakan, walaupun tingkat kemiskinan di Kabupaten Minsel sejak tahun 2019-2021 berada pada angka 9,2 hingga 9,3. Namun sejumlah terobosan terus digalakan pemerintah untuk menekan lajunya kemiskinan di kabupaten Minahasa Selatan.
Bahkan menurut Weken, berbagai strategi terus dilakukan oleh Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar bersama Wakil Bupati Petra Yani Rembang untuk menurunkan angka presentase kemiskinan di Minsel. Hal ini diawali dengan survey pemerintah terhadap kemiskinan di Minsel.
Hal tersebut dikatakan Kadis Kominfo Kabupaten Minahasa Selatan Max Weken kepada sejumlah media saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (02/11/2022).
“Kegiatan ini telah dilakukan sejak kepemimpinan FDW-PYR memimpin Minsel dan kegiatan survey ini dilakukan secara berkala untuk memotret dan merekam secara langsung kondisi keluarga termasuk penyebab-penyebanya, kemudian langka-langkah antisipasinya bagi warga atau keluarga tak mampu itu yang butuh perhatian serius dari pemerintah daerah di 17 Kecamatan dan 177 desa/kelurahan di Minahasa Selatan. Dan untuk keluarga tidak mampu, selalu mendapat perhatian istimewa dari Bupati FDW,” ucap Weken.
Seperti halnya dengan Keluarga Taher-Kamurat yang ada di Desa Arakan Kecamatan Tatapaan yang terletak di Jaga VII. Keluarga ini, lanjut Max yang didampingi Kadis kesehatan dr. Erwin Schouten terdiri dari 7 anggota keluarga masing-masing Abubakar Taher (suami), Rohani Kamurat (istri), dan kelima anaknya yakni Arman, Kamarudin, Mirnawati, Safitri dan Naujulia, telah mendapat perhatian serius dari Dinas Kesehatan Minsel.
“Mereka ini, di bebaskan biaya dalam perawatan di Fasilitas Kesehatan seperti Puskesmas yang ada di Minahasa Selatan bahkan sampai pada pelayanan di RSUD Amurang. Semua pengobatannya tidak dipunggut biaya. Jadi keluarga ini telah mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah sejak tahun kemarin dan hal ini sudah disampai-sampaikan kepada kepala Puskes untuk diteruskan ke Hukum Tua dan Lurah,” jelas Edwin Scouten .
Di sisi lain, menurut Kabid Pemerintah Desa Kabupaten Minahasa Selatan, Einstein Runtunuwu, pemerintah kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) telah berkali-kali mewarning para Camat dan Hukum Tua se-Minsel agar masalah keluarga Miskin adalah prioritas utama dari pengelolaan dana desa.
“Seperti halnya dengan Keluarga Taher Kamurat yang ada di Desa Arakan Kecamatan Tatapaan, keluarga ini selalu mendapat perhatian khusus dan boleh dikata istimewa oleh pemerintah Desa Arakan Kecamatan Tatapaan. Seperti halnya program penerima manfaat Bantuan Langsung tunai (BLT) dari Dana Desa, Keluarga ini memang tercatat sebagai penerima manfaat dari program pemerintah desa,” terang Einstein.
Senada dengan Einstein, Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan melalui Kabid Pemberdayaan Sosial Archo B. Poli mengatakan, Keluarga Taher-Kamurat ini sejak tahun-tahun kemarin mendapat perhatian lebih dari Pemkab Minsel termasuk, kebutuhan dasar pangan dan ini sudah berjalan.
“Keluarga juga kami telah usulkan kepada pemerintah pusat untuk masuk sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN). Pihak Dinas Capilduk Minsel, tetap berusaha untuk memperbaiki data keluarga (KK) mereka ke database kementerian, mulai dari NIK KK hingga NIK anggota keluarga Pihak capilduk sudah Konsol datanya,” ujar Poli.
Namun lebih lanjut dikatakan Poli, sambil menunggu data keluarga ini direspon dan masuk dalam program Nasional seperti PKH, BPNT dan PBI-JKN, maka pihak pemerintah kabupaten Minahasa Selatan melalui dinas Sosial telah dan terus memberikan bantuan kebutuhan dasar pangan seperti pemberian bantuan kepada keluarga ini sejak beberapa waktu silam hingga kini.
“Kami sudah melakukan sesuai dengan anjuran pemerintah pusat melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) setelah sebelumnya survey tersebut sesuai dengan SIKS Mobile,” tutupnya.
(Stev/*)