MANADO, MSN – Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang) Pimpinan dan anggota DPRD Sulut sepertinya sudah tidak lagi dijadwalkan.
Dari hasil rapat Badan Musyawarah yang digelar Senin (26/06/23), 2 program yang dinilai menyentuh langsung kepada masyarakat ini tidak lagi dijadwalkan.
Kepada wartawan saat dikonfirmasi usai melakukan rapat Banmus, Anggota Banmus Fabian Kaloh membenarkan hal tersebut.
Menurut politisi PDIP ini, berdasarkan hasil konsultasi sekretariat DPRD, Pimpinan Dewan serta surat Kemendagri yang mana menjelaskaan jika Sosialisasi Perda dan Wawasan Kebangsaan menjadi domain atau wewenang dari Eksekutif meski tercantum dalam Tatib DPRD. Tegasnya ini prinsip kehati hatian yang dijalankan DPRD.
“Jadi berdasarkan konsultasi dan juga penegasan surat dari Kemendagri, maka Banmus tidak lagi menjadwalkan Sosbang dan Sosper. Yang dimungkinkan adalah Sosialisasi Ranperda Inisiatif DPRD Sulut. Dengan demikian kami tidak lagi berani melaksanakannya meski keinginan masyarakat besar,” kata Fabian.
Tambah Kaloh yang juga anggota DPRD Dapil Minut -Bitung ini, untuk sosialisasi Perda menjadi tanggungjawab dari Biro Hukum untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sementara untuk Wawasan kebangsaan menjadi tugas Kesbangpol.
(Gama)