SULUT, MSN – Terkait viralnya di media sosial (medsos) diduga kasus pembangunan toilet umum di Desa Poopo Utara, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan yang memakan anggaran sebesar Rp.51.518.300 juta yang dinilai tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan bentuk bangunannya.
Menanggapi hal tersebut, Personil Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Herol Vresly Kaawoan (HVK) mengatakan bahwa, pendamping desa dan Inspektorat harus benar – benar melaksanakan tugas dan fungsinya jangan tidak bermain mata.
“Pada tahun – tahun sebelumnya saya banyak kali memimpin rapat di Kementrian Desa, dan dalam diskusi tersebut kementrian menitip ke kami Anggota DPRD Provunsi Sulut Komisi 1 dalam hal pengawasan dana desa yang ada di Sulut,” ujar Kaawoan kepada wartawan, Rabu (08/05/2024).
Kaawoan juga mengungkapkan bahwa, hal itu sebabkan anggaran monitoring dan evaluasi dana desa di kementrian tidak cukup untuk mengawasi dana desa yang ada di indonesia yg berjumlah kurang lebih 83 ribuan.
“Oleh sebab itu saya mendorong Pendamping Desa dan Inspektorat untuk mengawasi sesuai dengan tugasnya, selain itu masyarakat bisa mengawasi langsung penggunaan dana desa,” tegas HVK sapaan akbrabnya.
Lanjut, Wakil Ketua Kadin Sulut ini juga mengatakan bahwa masyarakat perlu ketahui dana desa dari kementrian yang dikirim lamgsung ke Daerah atau Kepala Desa terbagi beberapa program;
1.Bantuan langsung tunai,
2.Padat karya tunai,
3.penanganan stunting.
“Saya mengajak dan mendorong Kepada Kepala Desa atau Hukum Tua yang ada di Provinsi Sulut dalam mengelola dana desa supaya tepat guna dan sasaran,” pungkas figur yang di gadang – gadang akan maju dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa 2024-2029.
(Gama)
