MANADO, MSN – Anggota Badan Anggaran (Banggar) Henry Walukow mengkritisi kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat Rapat Pembahasan Lanjutan Rancangan APBD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun anggaran 2025, antara Badan Anggaran DPRD Sulut dan TAPD yang dipimpin Sekretaris Provinsi Sulut Steve Kepel.
Dalam kesempatan tersebut, Henry Walukow mempertanyakan soal mekanisme penyaluran dana Hibah. Karena tegas Walukow selama ini Biro Kesra seakan tertutup terkait Data penerima dana Hibah.
”Saya menerima keluhan dari sejumlah tokoh agama, karena ada rumah ibadah yang sudah dua kali berturut turut mengajukan proposal, namun tidak kunjung menerima bantuan. Apa indikator atau pertimbangannya menentukan bisa mendapatkan dana hibah atau bantuan untuk gereja dan Mesjid ? dan tidak. Kami minta Biro.Kesra terbuka sampaikan kepada publik sebagai bentuk Transparansi. Sebagai anggota Dewan kami selalu mendesak dan dijanjikan oleh TAPD akan disampaikan tertulis namun hanya lip servis semata. Jangan sampai Dana Milik rakyat hanya dinikmati oknum atau kelompok tertentu ” tegas Henry, Senin, (25/11/2024).
Disamping itu, dirinya juga mempertanyakan pokok pokok pikiran yang disampaikan dalam pembahasan jangan sampai justru tidak diakomodir atau berbeda diinput dalam Sistim iinformasi pemerintah Daerah (SIPD).
”Apakah pokok pikiran kita ini masuk dalam SIPD ? Jangan-jangan hanya sekedar didengar dan dicatat tidak diinput,” tegasnya
Dalam Kesempatan ini Henry Walukow juga meminta agar pemerintah Propinsi Sulut lebih memperhatikan para Olahragawan yang telah berjuang untuk daerah dan berprestasi.
”Miris para olahragawan telah menyumbangkan medali, mengangkat nama Sulut dan membuat harum daerah, tapi kasian belum juga mendapatkan reward,” pungkasnya
