MINAHASA, MSN- Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama KNPI Sulut dan Yayasan Meiva Elvina Waroka, menggelar konferensi pers terkait kekerasan perempuan dan anak.
Konferensi pers yang digelar di Kantor Yayasan Meifa Ervina Waroka, Tondano, Kabupaten Minahasa pada Sabtu (08/03) ini, merupakan bagian dari peringatan Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day (IWD) 2025 yang jatuh pada hari ini.
Hari Perempuan Internasional adalah hari global yang merayakan pencapaian sosial, ekonomi, budaya, dan politik kaum perempuan.
Selain itu, Hari Perempuan Indonesia menandai seruan untuk bertindak guna mempercepat kesetaraan gender, menghargai perjuangan perempuan, dan menyuarakan hak dan perlindungan bagi perempuan.
Menurut yayasan Rehabilitasi Meifa, dari 2018 sudah ada 1800 kasus yang dihadapi. Paling banyak kasus adalah Kasus Korban kekerasan seksual, Korban Michat dan korban Penyalagunaan narkoba.
Berkaca dari beberapa kasus tersebut, Meifa berharap masyarakat tak pelu takut melapor meskipun mendapat intimidasi dari luar.
“Tahun 2025 sudah ada 85 kasus, tapi banyak kendala yang kami hadapi. Salah satu contoh tekanan dari keluarga agar proses pelaporan dihentikan” ujarnya.
Ia juga mengatakan, sampai minggu pertama Bulan Maret 2025 saja sudah ada 8 Kasus Michat yang mereka tangani.
“Paling miris para korban berusia dibawah umur yakni 13 dan 16 Tahun,” ujarnya dengan terisak tangis.
Sehingga ke depannya Meifa berharap, sinergitas GAMKI dan KNPI akan menjadi kekuatan besar menopang kasus-kasus yang ditangani yayasan miliknya.
Apalagi menurut dia, ada beberapa laporan yang hingga berbulan-bulan tak kunjung selesai. Bahkan keluarga korban sudah bolak balik bertanya di Yayasan Meifa.
Sementara itu, Ketua GAMKI Sulut Fransiskus Enoch, SH dalam sambutannya mengatakan, dibukanya Posko Pengaduan masyarakat ini dikarenakan tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak cukup.
Sehingga menurut Enoch, GAMKI akan berjuang di lembaga Legislatif dan Eksekutif untuk meminilalisir masalah ini. “Kami siap mengadvokasi masalah kekerasan perempuan dan anak,” ujar Enoch
Enoch juga menyebut, masalah tersebut harus diseriusi. Agar ke depannya kekerasan perempuan dan anak di Minahasa maupun di Sulut akan berkurang. Bahkan rencananya ia akan membuka Posko Pengaduan sampai di tingkat Kabupaten Kota.
“Kami bukan hanya membuka begitu saja. Tapi akan action seriusi masalah ini, dan ternyata cukup banyak terjadi kasus di Minahasa,” ujar Frans yang juga Anggota DPRD Minahasa.
Ia juga berharap GAMKI di Kabupaten dan Kota Se Sulawesi Utara untuk membuka posko pengaduan dan progressnya dilaporkan kepada Badan Advokasi Hukum DPD GAMKI Sulawesi Utara.
“Sudah dicanangkan di Minahasa dan 15 Kabupaten Kota lainnya di Sulut, dan akan kita kawal bersama,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Ketua KNPI Sulawesi Utara, Rifky Roring sependapat dengan GAMKI Sulut. Ia mengatakan bahwa sebagai organisasi kepemudaan sangat menolak keras kekerasan pada perempuan dan anak.
Roring juga berharap, Pemerintah dan Kepolisian untuk sigap dan concern dalam menangani kasus ini.
“Unit PPA Polres Minahasa harus action jangan pandang sebelah mata kasus ini. Kami KNPI siap back up. Begitu juga Dinas PPA Kabupaten Minahasa,” ujarnya
Sementara itu, Wakil ketua Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPD GAMKI Sulawesi Utara Leoni Mongi mengatakan, pihaknya sudah beberapa bulan terakhir concern dengan kasus ini bersama dengan Yayasan Meifa.
“Memang ada beberapa kendala kami di lapangan. Sudah di laporkan kepada Dinas PPA Minahasa tapi mereka tidak respek dengan laporan kami. Bahkan sudah ada kasus kami laporkan ke Dinas PPA Provinsi Sulawesi Utara.” ujar Mongi.
Mongi juga berharap, masyarakat jangan takut melapor di posko pengaduan jika terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
“Masyarakat silakan melapor. Jangan takut, karena semua dilindungi dengan aturan perudangan-undangan yang berlaku,” Tutup Leoni yang juga anggota DPRD Minahasa komisi 2.
(Reby)
