Hadiri Rakor di Kantor KPK, Bupati Tegaskan Pemerintahan Bebas Korupsi Jadi Skala Prioritas JGKWL ‎

‎Manadosulutnews.comMINUT–Bupati Minahasa Utara Joune J E Ganda, SE MAP MM MSI menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (13/8), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
‎
‎
‎Dalam kegiatan tersebut, turut hadiri Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Sekdaprov, Ketua DPRD Minut Vonny Adel Rumimpunu SE, Sekda Ir Wowiling, Msi, Kepala Inspektorat Steven Tuwaidan, staf humas/protokoler dan admin Mcp.
‎
‎Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dalam sambutannya menegaskan
‎pentingnya komitmen kolektif semua pemangku kepentingan untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.
‎
‎”Pemda dan DPRD adalah aktor utama penyelenggaraan pemerintahan, oleh sebab itu harus menjaga sinergitas dan Kolaborasi yang benar,” katanya.
‎
‎Dia menjelaskan, faktor utama masih terjadinya korupsi didaerah, antara lain soal Integritas penyelenggara negara yang rendah, kondisi sinergitas dan Kolaborasi Pemda dan DPRD yang tidak sehat, dan soal penegakkan hukum yang belum mencerminkan kemanfaatan keadilan dan kepastian hukum untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
‎
‎“Perlu pemahaman bersama, Pencegahan korupsi bukan sekadar formalitas, tetapi harus benar-benar diimplementasikan secara konsisten dan menyeluruh di semua lini pemerintahan,” ujar Johanis sambil menegaskan area yang paling rawan korupsi adalah Sumber daya alam, BUMD, dana Desa dan keuangan daerah program pemerintah pusat.
‎
‎Sementara itu, Bupati Minut Joune Ganda menegaskan tujuan kegiatan Rakor ini antara lain menyatukan Komitmen terkait Pencegahan Korupsi di daerah, dimana hal ini secara simbolis penandatanganan Komitmen kepala daerah dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
‎
‎”Untuk komitmen pencegahan korupsi menjadi satu perintah bagi jajaran Pemkab Minut untuk didukung, penerapannya di lakukan secara ketat, sistimatis dan masif oleh Inspektorat. Ini jadi salah satu skala prioritas dalam pemerintahan yang saya pimpin memasuki periode kedua ini,” tandas Sekjen APKASI.
‎
‎Senada, VAR dalam kesempatan tersebut mengatakan, sinergitas antara Pemkab Minut dan DPRD Minut sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
‎
‎”Sinergi ini memungkinkan adanya pengawasan yang efektif, transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan peningkatan kualitas pelayanan publik kedepanya. Dan ini yang sudah kami lakukan bersama pak bupati,” katanya.
‎
‎VAR menegaskan, rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari program strategis KPK dalam mempererat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya di wilayah Sulut.
‎
‎”Melalui koordinasi intensif, KPK menekankan pentingnya penguatan pengawasan, pencegahan, hingga supervisi terhadap instansi yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tandasnya.
‎
‎
‎Penulis : Rivo Lumihi
‎