SULUT, MSN – Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun anggaran 2026 mulai dibahas oleh Badan anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut pada Kamis (13/11) ini, menjadi forum krusial untuk menanggapi kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan signifikan.
Pembahasan kali ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, yang sebelumnya menyatakan keprihatinannya atas adanya penurunan alokasi anggaran daerah sekitar Rp800 Miliar akibat kebijakan transfer dari pemerintah pusat.
“Saya prihatin dengan kondisi anggaran kita saat ini. Kalau mau dibandingkan dengan tahun kemarin, turun sekitar 800 miliar dan inilah yang akan kita bedah bersama” “tuturnya
Sementara itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Tahlis Gallang, yang hadir bersama jajaran TAPD, menyatakan pemahaman dan kesiapan eksekutif untuk mengambil langkah dan kebijakan khusus dalam mengatasi tekanan fiskal tersebut.
Adapun, terlepas dari upaya efisiensi, pembahasan di berbagai Komisi DPRD sebelumnya telah menekankan bahwa pemangkasan anggaran harus tetap memastikan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat tidak terabaikan.
Komisi-komisi secara intensif telah meminta mitra kerjanya (SKPD) untuk merinci program dan kegiatan 2026 dengan skala prioritas yang ketat.
Ketua DPRD, Fransiscus Silangen, meminta seluruh anggota Banggar yang bertugas di Komisi masing-masing untuk memberikan masukan konkret agar program kegiatan yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran.
(Reby)
