JAKARTA– Wakil Menteri Perdagangan RI, DR Jerry Sambuaga menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Generalized System of Preferences (GSP) Hortikultura yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (24/2/2020). Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
GSP adalah kebijakan perdagangan suatu negara yang memberi pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima. Ini merupakan kebijakan perdagangan sepihak (unilateral) yang umumnya dimiliki negara maju untuk membantu perekonomian negara berkembang, tetapi tidak bersifat mengikat bagi negara pemberi maupun penerima.
Turut hadir pada rakor ini Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo; Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar; Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Indrasari Wisnu Wardhana; Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kasan; dan Direktur Perundingan Bilateral, Ni Made Ayu Marthini.
Sementara Jerry Sambuaga saat ditemui wartawan usai Rakor terkait GSP mengatakan, negara pemilik program GSP bisa bebas menentukan negara mana dan produk apa yang akan diberikan pemotongan bea masuk impor.
“Status negara berkembang menjadi negara maju itu tidak mempengaruhi GSP,” kata Jerry.
Kendati, status RI telah “naik kelas”, Jerry mengklaim fasilitas GSP yang diberikan AS kepada RI tidak berubah meski status RI yang berubah.
“Statusnya upgrade dari negara berkembang secara status sudah meningkat. Nggak ada hubungannya dengan fasilitas penerimaan GSP. GSP kita positif, bagus,” jelas Jerry.
Sebelumnya Amerika Serikat lewat Kantor Perwakilan Perdagangan atau Office of the US Trade Representative (USTR) di Organisasi Perdagangan Dunia ( WTO) mengeluarkan Indonesia dari daftar negara- negara berkembang lalu memasukkannya sebagai negara maju.
(YMP)
