MINSEL, MSN – Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Minahasa Selatan, Brando Tampenawa, mendampingi Bupati Franky Donny Wongkar dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) RKPD 2025 Triwulan III tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Selasa (24/11/2025).
Rakorev dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus. Dalam arahannya, gubernur memaparkan perkembangan capaian pembangunan kabupaten/kota se-Sulut, termasuk tren ekonomi makro dan indikator kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Selvanus mengungkapkan, angka kemiskinan Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan tren penurunan signifikan, dari 8,97 persen pada 2024 menjadi 8,26 persen pada 2025. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Minsel berada pada angka 4,77 persen—lebih rendah dari TPT Provinsi Sulut yang tercatat 5,99 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Minsel juga tercatat lebih tinggi dari rata-rata provinsi, yakni 76,47, melampaui IPM Sulut sebesar 76,32. Pertumbuhan ekonomi daerah pun masih terjaga stabil dengan capaian di atas 5 persen.
Menanggapi data tersebut, Kepala Bapelitbangda Minsel Brando Tampenawa menyampaikan bahwa capaian indikator pembangunan tersebut menunjukkan arah positif peningkatan kesejahteraan masyarakat di Minahasa Selatan.
“Beberapa indikator tersebut menggambarkan kemajuan kesejahteraan masyarakat Minsel ke arah yang lebih baik,” ujar Tampenawa kepada media ini.
Ia menegaskan, Rakorev RKPD menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi ketercapaian target pembangunan sekaligus memperkuat koordinasi antar daerah.
“Evaluasi ini penting untuk melihat sejauh mana target indikator pembangunan dapat dicapai, sekaligus bertukar informasi, termasuk membangun kerja sama dalam menghadapi isu strategis seperti inflasi,” jelasnya.
Salah satu arahan gubernur yang mendapat perhatian adalah penguatan pengendalian inflasi melalui optimalisasi pemanfaatan produk pertanian lokal. Hasil hortikultura dari Kecamatan Modoinding, misalnya, diarahkan agar memenuhi kebutuhan pasar Sulawesi Utara terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke provinsi lain.
“Langkah ini dinilai efektif menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas pangan,” kata Tampenawa.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa Bupati Minahasa Selatan memberikan apresiasi atas arahan Gubernur Sulut dan menegaskan komitmen Pemkab Minsel untuk mendukung seluruh agenda pembangunan provinsi yang berdampak bagi kabupaten/kota.
“Hal ini penting untuk menggerakkan dan menjaga kerja-kerja pemerintahan yang profesional, inovatif, dan kolaboratif, serta melibatkan secara aktif partisipasi masyarakat dan dunia usaha demi mewujudkan Kabupaten Minahasa Selatan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” tandasnya.
(Stev)
