MANADO – Provinsi Sulawesi Utara kembali menunjukkan kinerja ekonomi yang solid. Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 April 2026, tingkat inflasi di Sulawesi Utara pada Maret 2026 tercatat tetap rendah dan terkendali, bahkan menjadi yang terendah di wilayah Pulau Sulawesi.
Capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi pengendalian inflasi yang terus diperkuat oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, bersama seluruh pemangku kepentingan.
Secara rinci, inflasi month-to-month (m-to-m) Sulawesi Utara pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,25 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 0,41 persen. Sementara itu, inflasi year-on-year (y-on-y) tercatat sebesar 2,20 persen, menjadikan Sulawesi Utara sebagai provinsi dengan tingkat inflasi tahunan terendah di regional Sulawesi.
Kondisi ini mencerminkan stabilitas harga yang terjaga dengan baik di tengah dinamika ekonomi global dan nasional.
Secara nasional, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang utama inflasi, terutama dari komoditas seperti ikan segar, daging ayam ras, beras, telur ayam ras, dan cabai rawit.
Namun di Sulawesi Utara, tekanan harga pada kelompok ini relatif terkendali berkat penguatan pengawasan dan pengelolaan rantai pasok.
Di sisi lain, kebijakan pemerintah melalui Paket Stimulus Ekonomi 1-2026 juga memberikan dampak positif terhadap pengendalian inflasi, khususnya melalui penurunan tarif di sektor transportasi seperti angkutan laut, ASDP, dan layanan transportasi lainnya yang berkontribusi terhadap deflasi.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam memantau perkembangan harga secara berkala, menjaga ketersediaan pasokan, serta memastikan kelancaran distribusi barang, terutama menjelang periode permintaan tinggi seperti hari besar keagamaan.
Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Pengendalian inflasi adalah kerja kolaboratif. Kami akan terus memastikan koordinasi berjalan optimal agar stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat terlindungi,” ujarnya.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen untuk mempertahankan tren positif ini guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(Budi)
