MINUT–Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Wilter Sulut dibawah komando Ketua Howard Hendrik Marius mendukung penuh pemerintahan Bupati Minahasa Utara (Minut) Joune J E Ganda SE & Wakil Bupati (Wabub) Kevin William Lotulung SH MH (KWL) dalam program 100 hari kerja kedepanya.
Howard menilai, step awal yang dilakukan kedua pemimpin millenial ini dalam memimpin di Tanah Tonsea sangat baik. Itu terlihat dari perubahan yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Minut.
“Step by step sudah dilakukan bupati Joune dan Wabub Kevin semenjak resmi menjabat. Meski tidak mudah dalam merubah kebiasaan lama, namun pak bupati dan wabub sudah maksimal dalam melakukan perubahan. Itu dibuktikan, dengan mempercepat refocusing serta memperbaiki pelayanan publik. Selain itu juga, permasalahan aset yang selama ini amburadul menjadi teratur, penggenjotan KEK Likupang, kedisiplinan para ASN, sampe kebersihan di perkantoran,” kata Pengki sapaan akrbanya.
Makanya lanjut dia, GMBI Sulut sangat mendukung dan akan mengawal semua kebijakan serta program JG-KWL terutama di 100 hari kerja ini dan bersama-sama JG-KWL dalam mewujudkan Minut yang sejahtera.
“Ini komitmen kami dari awal bersama JG-KWL. Bahwa setiap program dan kebijakan akan terus kami jaga dan kawal. Kalau masyarakatnya sejahtera tentu menjadi keinginan kita semua,” tuturnya
Lebih Lanjut Pengki menjelaskan, pihaknya juga akan monitoring dan menjadi Sosial Kontrol terhadap pemerintah dalam membentuk pemerintahan yang Good Governance.
“Good Governance merupakan suatu pola pengelolaan pemerintah yg dapat mengakomodasi peran serta dari masyarakat agar terciptanya pemerintahan yg baik dan benar serta bersih dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), agar terjadinya percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Dirinya menambahkan, partisipasi masyarakat sangat penting keterkaitannya dengan good governance karena negara indonesia ini merupakan negara demokrasi dimana masyarakat mempunyai hak sebagai warga negara, terutama untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan.
“Partisipasi masyarakat diperlukan untuk memberikan aspirasi kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan menuju perubahan arah yang lebih baik,” kunci Pengki.
(Rivo)
