MSN-SULUT. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B., KBD., melakukan Reses III Masa Persidangan Pertama Tahun 2025 di Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Utara, Senin (1/12/25). Kegiatan penjaringan aspirasi kali ini dipusatkan di tiga kampung, yakni Talawid, Batusenggo, dan Kapeta, Kecamatan Siau Barat Selatan.
Meski digelar dengan jumlah peserta yang terbatas, antusiasme warga tetap tinggi. Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan kebutuhan prioritas di wilayah masing-masing.
Dalam pemaparannya, dr. Silangen menjelaskan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) DPRD serta pentingnya reses sebagai sarana menyerap masukan langsung dari masyarakat. Ia juga menyampaikan informasi terbaru mengenai program-program Pemerintah Provinsi Sulut.
Ketua DPRD Sulut itu turut menyoroti tantangan pembangunan daerah akibat pemotongan Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat yang mencapai lebih dari Rp600 miliar.
“Pemotongan ini memang berpengaruh pada sejumlah program pembangunan. Namun kami terus mencari jalan agar program yang menyentuh kebutuhan masyarakat tetap berjalan,” ujar Silangen.
Beragam usulan muncul dalam sesi dialog, didominasi kebutuhan sektor perikanan, infrastruktur, dan pendidikan.
Kampung Talawid Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Mesin tempel bagi nelayan, Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Penerangan jalan, Perbaikan jalan rusak
Kampung Batusenggo Perahu katinting, Mesin tempel nelayan, Bantuan studi mahasiswa, Pembangunan dan pemeliharaan plat deker Lindongan III, Renovasi ruang kelas SMA Siau Barat Selatan
Kampung Kapeta Bantuan RTLH, Mesin tempel nelayan, Bantuan KUBE, Siap Kawal Aspirasi hingga Penganggaran
Menutup kegiatan, dr. Silangen menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi warga.
“Apa yang disampaikan hari ini akan kami akomodir dan perjuangkan. Itu komitmen kami,” tegasnya.
Seluruh usulan akan diteruskan kepada pemerintah daerah dalam Rapat Paripurna serta dimasukkan ke dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
Kegiatan reses ini kembali menegaskan peran DPRD sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus memastikan pembangunan di wilayah kepulauan tetap mendapat perhatian sesuai kebutuhan riil di lapangan.
