MANADO — Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus resmi mengukuhkan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026. Pengukuhan berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Jumat (14/8/2026).

Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan Paskibraka Sulut sebelum menjalankan tugas pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Lapangan Kantor Gubernur Sulawesi Utara, 17 Agustus 2026.

Dalam arahannya, Yulius menegaskan bahwa pengukuhan Paskibraka bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk meneguhkan kesiapan fisik, mental, disiplin, dan tanggung jawab para anggota dalam menjalankan tugas negara.

Ia mengapresiasi perjuangan para anggota sejak mengikuti proses seleksi hingga menjalani rangkaian latihan.

“Apa yang kalian capai hari ini adalah buah dari kerja keras, tetesan keringat, serta perjuangan panjang sejak awal seleksi. Karena itu, selalu ingat dari mana kalian memulai,” ujar Yulius.

Gubernur juga mengingatkan para anggota Paskibraka bahwa terpilih membawa tugas mengibarkan Sang Saka Merah Putih merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar.

Yulius memberikan tiga pesan utama kepada seluruh anggota. Pertama, menjaga ketahanan fisik dan mental karena tugas pengibaran membutuhkan konsentrasi, kedisiplinan, dan ketepatan. Kedua, tetap rendah hati agar tidak lengah dalam menjalankan tugas. Ketiga, memperkuat kekompakan karena keberhasilan Paskibraka ditentukan oleh kesatuan gerak dan kerja tim.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur turut menyampaikan apresiasi kepada para pembina, pelatih, pengurus Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Sulawesi Utara, serta para orang tua yang telah memberikan dukungan dan doa selama proses pembinaan.

Menurut Yulius, tugas Paskibraka tidak hanya berkaitan dengan pengibaran bendera, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan karakter generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa patriotisme.

Ia pun meminta seluruh anggota mempersiapkan diri sebaik mungkin menjelang pelaksanaan upacara pada 17 Agustus.

“Tatap hari pengibaran dengan penuh keyakinan. Kibarkan Bendera Merah Putih dengan gagah, presisi, serta penuh jiwa patriotisme. Selamat bertugas. Jaga kehormatan, raih keberhasilan,” pesan Yulius.

Dengan pengukuhan tersebut, Paskibraka Sulawesi Utara 2026 diharapkan mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sekaligus menjadi teladan bagi generasi muda dalam menjaga semangat persatuan dan cinta Tanah Air.

(Budi)

JAKARTA — Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan untuk membahas kondisi ketenagakerjaan sekaligus upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Sulawesi Utara.

Dalam pertemuan tersebut, Yulius menyampaikan kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Utara, termasuk masih adanya masyarakat pencari kerja yang membutuhkan pelatihan keterampilan agar dapat meningkatkan kompetensi dan lebih mudah terserap di dunia kerja.

Gubernur juga menyampaikan kondisi Balai Latihan Kerja (BLK) Bitung, terutama terkait infrastruktur dan peralatan pelatihan pada sembilan workshop yang tersedia. Sebagian fasilitas dan peralatan dinilai sudah mengalami kerusakan serta tidak lagi mengikuti perkembangan kebutuhan industri.

Di sisi lain, animo masyarakat Sulawesi Utara untuk mengikuti pelatihan di BLK masih tinggi. Karena itu, Yulius meminta dukungan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, untuk memperkuat program pelatihan dan meningkatkan fasilitas BLK di Sulawesi Utara.

Merespons usulan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Gubernur Yulius ke Kementerian Ketenagakerjaan.

Menurut Menteri, kunjungan tersebut menunjukkan kesungguhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan sejumlah langkah yang akan dilakukan untuk mendukung Sulawesi Utara.

Pertama, Kementerian Ketenagakerjaan akan mempercepat optimalisasi BLK Minahasa Utara. Infrastruktur dan peralatan pelatihan akan diselesaikan sehingga BLK tersebut ditargetkan dapat beroperasi pada 2027.

Kedua, pemerintah pusat akan menambah program pelatihan di BLK Bitung dan mengintegrasikannya dengan pengembangan BLK Minahasa Utara.

Ketiga, Pemprov Sulut diminta memperkuat kerja sama dengan perusahaan-perusahaan industri untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja. Berdasarkan kebutuhan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan akan menyiapkan program pelatihan yang lebih sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha.

Kolaborasi antara pemerintah dan dunia industri dinilai penting agar pelatihan kerja tidak berhenti pada peningkatan keterampilan, tetapi benar-benar membuka peluang penyerapan tenaga kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan juga menyatakan akan membantu Sulawesi Utara dalam mengoptimalkan BLK yang ada sehingga kapasitas pelatihan dapat ditingkatkan dan menjangkau lebih banyak pencari kerja.

Selain persoalan pelatihan, Menteri Ketenagakerjaan meminta Pemprov Sulut memperkuat pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di daerah tersebut.

Pengawasan diarahkan untuk memastikan setiap tenaga kerja asing memenuhi persyaratan sesuai ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. Pemerintah juga diharapkan memastikan keberadaan tenaga kerja asing memberikan manfaat melalui proses alih teknologi dan peningkatan kompetensi pekerja lokal.

Pertemuan tersebut turut membahas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia industri dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar kerja.

Dalam pertemuan itu, Menteri Ketenagakerjaan didampingi jajaran Direktur Jenderal, staf ahli, serta direktur terkait. Sementara Gubernur Yulius didampingi Asisten I, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Utara, dan Kepala BLK Bitung.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem pelatihan kerja di Sulawesi Utara sekaligus membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

(Budi)

MANADO — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) menggelar Lomba Gerak Jalan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari peserta dan masyarakat. Mengusung semangat tema HUT ke-81 RI, “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, lomba gerak jalan menjadi salah satu rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan di Sulawesi Utara.

Lomba mempertandingkan tiga kategori jarak, yakni 8 kilometer, 17 kilometer, dan 45 kilometer, dengan rute yang telah ditentukan oleh panitia.

Mewakili Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, pelepasan peserta dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Frangky Manumpil, yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia HUT ke-81 RI dan HUT ke-62 Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam sambutannya, Manumpil mengatakan lomba gerak jalan tidak hanya menjadi kegiatan olahraga, tetapi juga menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan mempererat kebersamaan masyarakat.

“Kita bersyukur kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan mendapat antusiasme yang luar biasa dari para peserta. Gerak jalan ini bukan hanya tentang siapa yang paling cepat, tetapi bagaimana kita bersama-sama mengisi kemerdekaan dengan semangat, kebersamaan, sportivitas dan pola hidup yang sehat,” ujar Manumpil.

Menurut Manumpil, semangat perjuangan para pahlawan perlu terus diwariskan kepada generasi penerus melalui berbagai kegiatan positif.

Ia mengajak masyarakat menjadikan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai kesempatan untuk memperkuat persatuan sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat.

“Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini harus kita isi dengan hal-hal yang positif. Salah satunya melalui olahraga. Mari kita jadikan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini untuk terus menjaga persatuan, meningkatkan kesehatan dan memperkuat semangat gotong royong,” katanya.

Antusiasme peserta terlihat sejak perlombaan dimulai. Para peserta mengikuti setiap tahapan lomba dengan semangat dan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta kebersamaan.

Manumpil juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, panitia, perangkat daerah, petugas keamanan, serta berbagai pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta. Tetap semangat, jaga keselamatan dan junjung tinggi sportivitas. Yang terpenting adalah kita semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan gembira dan penuh semangat kemerdekaan,” tuturnya.

Lomba Gerak Jalan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Pemprov Sulut dalam menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan secara seremonial, tetapi juga menjadi energi bersama untuk memperkuat persatuan, menjaga kesehatan, dan mendorong masyarakat ikut berkontribusi dalam pembangunan Sulawesi Utara.

(Budi)

TOMOHON — Tomohon International Flower Festival (TIFF) 2026 kembali menyemarakkan Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Sabtu (8/8/2026). Memasuki penyelenggaraan ke-14, festival bunga tersebut tidak hanya menghadirkan parade kendaraan hias, tetapi juga menjadi ruang promosi pariwisata dan penguatan ekonomi kreatif daerah.

Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus mengatakan keberhasilan TIFF membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Tournament of Flowers atau Flower Parade TIFF 2026 di Menara Alfa Omega, Tomohon.

Menurut Yulius, penyelenggaraan TIFF 2026 memiliki arti penting karena kembali masuk dalam daftar Kharisma Event Nusantara (KEN) 2026. Pelaksanaan festival pada Agustus juga dinilai selaras dengan semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

“TIFF tahun ini menandai edisi ke-14 penyelenggaraannya dan tetap konsisten berada dalam Kharisma Event Nasional 2026,” ujar Yulius.

Ia mengatakan parade bunga menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan dengan tema nasional “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”.

Menurutnya, melimpahnya bunga segar yang digunakan dalam parade menunjukkan potensi alam, kreativitas masyarakat, serta kemampuan pelaku ekonomi kreatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

TIFF 2026 mengusung tema “Collaboration of Spirit”. Yulius menilai tema tersebut sejalan dengan semangat pembangunan Sulawesi Utara yang membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku seni, sektor swasta, UMKM, dan media.

“Melalui kerja bersama ini, kita mengangkat semangat Mapalus atau gotong royong menjadi jembatan budaya yang menghubungkan tradisi lokal dengan kancah internasional,” katanya.

Selain kolaborasi, Yulius mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekosistem Tomohon sebagai Kota Bunga sekaligus salah satu daerah penghasil bunga utama di Sulawesi Utara.

Pelaksanaan TIFF 2026 juga memberikan dampak langsung kepada petani bunga lokal.

Sebanyak 37 petani secara swadaya menyiapkan sekitar 353.000 pohon krisan untuk mendukung festival.

Sementara itu, terdapat 35 float yang mengikuti parade, terdiri dari 17 float besar dan 18 float kecil. Kendaraan hias tersebut diperkirakan menggunakan lebih dari 210.000 pohon bunga segar.

Dari aktivitas tersebut, perputaran ekonomi di tingkat petani diperkirakan mencapai lebih dari Rp840 juta.

Yulius menilai angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pariwisata dan budaya dapat memberikan efek berantai bagi perekonomian masyarakat.

Dampak ekonomi TIFF juga dirasakan oleh berbagai sektor lain, mulai dari perajin, dekorator, pelaku kuliner, perhotelan hingga jasa transpotasi.

Yulius berharap TIFF tidak berhenti sebagai agenda tahunan, tetapi terus berkembang menjadi salah satu ikon pariwisata Sulawesi Utara dan Indonesia.

Festival tersebut dinilai memiliki potensi untuk membuka peluang investasi, mengembangkan agrowisata, sekaligus memperkuat hubungan persahabatan dan diplomasi budaya dengan negara-negara peserta.

“Melalui festival ini, kita tidak hanya mempertontonkan keindahan dan keberagaman flora, tetapi juga membuka peluang investasi baru, mempromosikan potensi agrowisata unggulan, serta mempererat persahabatan dan diplomasi budaya antarnegara,” ungkapnya.

Gubernur juga mengajak seluruh pihak memberikan dukungan terhadap main event maupun berbagai side event TIFF agar festival tersebut semakin berkembang dan memiliki daya tarik lebih kuat di tingkat nasional maupun internasional.

Ia berharap TIFF 2026 dapat terus menjadi kebanggaan masyarakat Tomohon dan Sulawesi Utara sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu destinasi pariwisata Indonesia di mata dunia.

(Budi)

MANADO — Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE mencanangkan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT ke-62 Provinsi Sulawesi Utara.

Pencanangan tersebut ditandai dengan apel yang digelar di Lapangan Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Jumat (7/8/2026).

Apel turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH, jajaran Forkopimda, Ketua TP PKK Sulut Anik Yulius Selvanus, Wakil Ketua TP PKK Sulut Merry E Kalalo, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahlis Gallang, serta jajaran pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, TNI/Polri, BUMD, pelaku UMKM, dan ASN.

Dalam sambutannya, Yulius mengatakan pencanangan tersebut menjadi awal pelaksanaan berbagai kegiatan yang akan berlangsung sepanjang Agustus hingga September 2026.

Menurut dia, peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun ini mengusung tema nasional “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Tema tersebut, kata Yulius, sejalan dengan semangat pembangunan Sulawesi Utara yang mengusung tagline “Sulut Melaju”, yakni Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.

“Sulawesi Utara tidak boleh berdiam diri. Kita harus bergerak lebih cepat, melompat lebih tinggi, dan bekerja lebih keras demi menghadirkan daerah yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat,” ujar Yulius.

Yulius menegaskan, rangkaian peringatan HUT tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, kata dia, harus menjadikan momentum tersebut sebagai kesempatan menghadirkan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Salah satu program yang diluncurkan adalah Keringanan Merdeka, berupa insentif Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku selama Agustus hingga September 2026.

Kebijakan tersebut mencakup pembebasan tunggakan pokok PKB untuk kendaraan roda dua dengan kapasitas mesin di bawah 200 cc, pengurangan tunggakan untuk kategori kendaraan lainnya, serta pembebasan berbagai denda pajak.

Selain kebijakan di sektor perpajakan, Pemprov Sulut juga menyerahkan secara simbolis 2.051 bibit pohon kelapa. Bantuan tersebut diarahkan untuk memperkuat sektor perkebunan, mendukung investasi hijau, sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat.

Dalam rangka memperkuat semangat nasionalisme, Gubernur menginstruksikan seluruh perangkat daerah dan ASN untuk menggelar Gerakan Pembagian dan Pemasangan Bendera Merah Putih.

Gerakan tersebut ditujukan terutama kepada masyarakat yang belum memiliki bendera yang layak digunakan selama peringatan HUT Kemerdekaan RI.

Sementara itu, sejumlah kegiatan olahraga, budaya, pertandingan persahabatan antarinstansi, line dance bersama, serta bazar UMKM juga akan digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan.

Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat, tetapi juga ikut menggerakkan aktivitas ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku UMKM.

Selain mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan HUT, Yulius juga mengingatkan jajaran pemerintah daerah untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak fenomena El Niño.

Ia meminta perangkat daerah melakukan langkah mitigasi secara terukur serta memastikan keamanan seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung selama masa peringatan.

Gubernur juga memberikan lima arahan kepada seluruh perangkat daerah dan ASN, yakni menyemarakkan peringatan secara bermakna, menjaga profesionalisme pelayanan publik, memperkuat sinergi lintas sektor, memastikan keamanan kegiatan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak El Niño.

Yulius berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI dan HUT ke-62 Provinsi Sulawesi Utara dapat menjadi penguat semangat persatuan dan kerja bersama.

“Mari kita kobarkan semangat juang para pahlawan, rapatkan barisan, dan buktikan bahwa Sulawesi Utara siap menjadi pilar utama menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur,” tutupnya.

(Budi)

MANADO – Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E. kembali menunjukkan capaian positif. Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 52/08/71/Th. XX yang dirilis pada 5 Agustus 2026, persentase penduduk miskin di Sulawesi Utara pada Maret 2026 tercatat sebesar 6,32 persen, turun 0,30 persen poin dibandingkan September 2025 yang mencapai 6,62 persen.

Penurunan persentase tersebut juga diikuti berkurangnya jumlah penduduk miskin dari 172,13 ribu jiwa pada September 2025 menjadi 164,78 ribu jiwa pada Maret 2026, atau berkurang sekitar 7,35 ribu jiwa.

Capaian ini menempatkan Sulawesi Utara sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Pulau Sulawesi, lebih rendah dibandingkan Sulawesi Selatan (7,24 persen), Sulawesi Barat (10,00 persen), Sulawesi Tenggara (10,02 persen), Sulawesi Tengah (10,46 persen), dan Gorontalo (12,16 persen).

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa Sulawesi Utara mampu mempertahankan posisinya sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan paling rendah di kawasan Sulawesi, sekaligus masuk dalam kelompok provinsi dengan tingkat kemiskinan yang relatif rendah secara nasional.

Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, hingga partisipasi masyarakat.

“Penurunan angka kemiskinan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih keras. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan memastikan setiap program pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,” ujar Gubernur.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus mengarahkan berbagai program strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, UMKM, investasi, pariwisata, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.

Data BPS juga menunjukkan bahwa garis kemiskinan di Sulawesi Utara pada Maret 2026 meningkat menjadi Rp578.499 per kapita per bulan, dibandingkan September 2025 sebesar Rp557 ribu per kapita per bulan. Meski standar garis kemiskinan mengalami kenaikan, persentase penduduk miskin justru berhasil ditekan.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan hidup, sekaligus menunjukkan efektivitas berbagai program pembangunan dan perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen mempertahankan tren positif tersebut melalui penguatan sinergi lintas sektor, percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Dengan capaian ini, Sulawesi Utara semakin mempertegas posisinya sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat serta menjadi contoh pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

(Budi)

MANADO – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., kembali melakukan penyegaran di jajaran birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan melantik dan mengambil sumpah tiga Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama pada Rabu (5/8/2026).

Prosesi pelantikan yang berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, dipimpin langsung oleh Gubernur sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas organisasi, serta mempercepat pelaksanaan program-program prioritas pembangunan daerah.

Dalam pelantikan tersebut, Deicy Paath, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dipercaya mengemban tugas baru sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sementara itu, Femmy July Suluh, yang sebelumnya memimpin Dinas Pendidikan Daerah, dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara.

Adapun Jahja Paulus Rondonuwu, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, kini dipercaya memimpin Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam arahannya, Gubernur Yulius menegaskan bahwa rotasi dan penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi serta kompetensi yang dimiliki, sehingga setiap perangkat daerah mampu bekerja lebih efektif dalam menjawab tantangan pembangunan.

Menurut Gubernur, birokrasi harus terus bergerak secara adaptif, profesional, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang semakin cepat, berkualitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelantikan ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam memperkuat sinergi antarperangkat daerah, sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan program strategis di berbagai sektor, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, pengembangan ketenagakerjaan, hingga peningkatan layanan transportasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Gubernur berharap para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab baru, membangun kolaborasi yang kuat, menghadirkan inovasi, serta menjaga integritas dalam menjalankan amanah yang diberikan.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahlis Gallang, para pejabat pimpinan tinggi pratama, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

(Budi)

MANADO – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., secara resmi membuka kegiatan Entry Meeting Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026 di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara.

Dalam sambutannya, Gubernur Yulius mengungkapkan bahwa hasil penilaian Ombudsman RI tahun 2025 menunjukkan capaian yang membanggakan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Pemprov Sulut berhasil meraih skor 84,18 dengan kategori pelayanan “Baik” dan opini “Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi.”

Tiga perangkat daerah menjadi lokus penilaian utama, yakni RSUD ODSK Tipe B Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai 86,09, Dinas Pendidikan Daerah sebesar 83,93, serta Dinas Sosial Daerah dengan nilai 82,52.

Sementara itu, pada tingkat kabupaten dan kota, Kabupaten Bolaang Mongondow berhasil mencatatkan nilai tertinggi di antara 15 pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Utara.

Gubernur mengapresiasi capaian tersebut dan berharap prestasi itu menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Pertahanan terbaik adalah terus berbenah,” tegas Gubernur Yulius.

Ia pun menargetkan nilai kepatuhan pelayanan publik Sulawesi Utara meningkat dari 84,18 menjadi minimal 85 pada penilaian Ombudsman Tahun 2026, mengingat proses evaluasi akan berlangsung lebih ketat.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan tiga rekomendasi utama Ombudsman RI yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah, yaitu mengintegrasikan peningkatan kualitas pelayanan publik ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RKPD dan Renstra, menyediakan anggaran yang memadai untuk penyempurnaan sarana-prasarana termasuk fasilitas ramah disabilitas serta peningkatan kapasitas aparatur, dan melaksanakan evaluasi serta pembinaan pelayanan publik secara berkala dan berkelanjutan.

Selain membahas pelayanan publik, Gubernur turut mengingatkan seluruh jajaran pemerintah mengenai dampak fenomena El Nino yang berpotensi menyebabkan kemarau panjang, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga ancaman terhadap ketahanan pangan di Sulawesi Utara.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Layanan publik tidak boleh surut atau berhenti,” tegasnya.

Karena itu, Gubernur meminta seluruh perangkat daerah maupun instansi vertikal, termasuk kepolisian, ATR/BPN, dan imigrasi, memastikan pelayanan di bidang ketahanan pangan, bantuan sosial, penyediaan air bersih, kesehatan, pertanahan, hingga keamanan masyarakat tetap berjalan secara optimal, responsif, dan adaptif menghadapi tantangan perubahan iklim.

Mengakhiri arahannya, Gubernur Yulius mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, serta instansi vertikal untuk terus memperkuat sinergi dengan Ombudsman Republik Indonesia dalam membangun tata kelola pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat demi mewujudkan Sulawesi Utara yang semakin maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

(Budi)

MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama TNI, Polri, dan berbagai instansi vertikal menggelar Apel Gelar Pasukan Tanggap Bencana Dampak Fenomena El Nino Tahun 2026 di Lapangan Presisi Polda Sulawesi Utara, Selasa (4/8/2026), sebagai langkah antisipatif menghadapi dampak musim kemarau yang dipicu fenomena El Nino.

Apel kesiapsiagaan dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., serta dihadiri Kapolda Sulut Irjen Pol. Roycke Harry Langie, Pangdam XIII/Merdeka, Wakapolda Sulut Brigjen Pol. Awi Setiyono, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan para pejabat utama Polda Sulut.

Pelaksanaan apel tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan Sulawesi Utara telah memasuki fase El Nino dengan intensitas kuat hingga sangat kuat, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai risiko bencana hidrometeorologi.

Dalam arahannya, Gubernur Yulius menegaskan bahwa penurunan curah hujan secara signifikan telah memicu kemarau panjang yang berdampak pada berbagai sektor, sehingga seluruh unsur pemerintah dan pemangku kepentingan harus meningkatkan kewaspadaan.

Mengacu pada arahan Presiden Republik Indonesia, Gubernur meminta seluruh instansi mengedepankan langkah-langkah mitigasi dan pencegahan dibandingkan hanya berfokus pada penanganan setelah bencana terjadi.

“Kita harus mengubah paradigma dari sekadar respons terhadap bencana menjadi upaya mitigasi yang terencana, terpadu, dan preventif. Seluruh jajaran harus bekerja bersama tanpa sekat demi melindungi masyarakat,” tegas Gubernur.

Ia menjelaskan bahwa dampak El Nino mulai dirasakan di sejumlah wilayah Sulawesi Utara, ditandai dengan meningkatnya kekeringan vegetasi yang memicu munculnya titik panas (hotspot) serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut Gubernur, kebakaran yang terjadi telah menghanguskan puluhan hektare lahan perkebunan dan kawasan hutan di beberapa daerah, bahkan berpotensi mengancam kawasan permukiman apabila tidak segera dikendalikan.

Karena itu, Gubernur menginstruksikan seluruh perangkat daerah, BPBD, TNI, Polri, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan patroli di wilayah rawan, mengoptimalkan deteksi dini, serta memastikan kesiapan personel dan peralatan penanggulangan bencana.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif menjaga lingkungan, tidak melakukan pembakaran lahan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Melalui sinergi seluruh pihak, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap dampak fenomena El Nino dapat diminimalkan sehingga keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan stabilitas pembangunan daerah tetap terjaga.

(Budi)