MANADO – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menilai perubahan global yang berlangsung cepat menuntut lahirnya birokrasi yang lebih adaptif. Di tengah perkembangan teknologi, kecerdasan buatan (AI), dinamika geopolitik, hingga transisi energi, aparatur pemerintah dituntut tidak lagi sekadar menjalankan prosedur, tetapi mampu menghadirkan solusi yang mempercepat pembangunan dan menarik investasi.
Pesan itu disampaikan Yulius saat menjadi narasumber pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII Tahun 2026 di Aula Integritas BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (14/7/2026).
Menurut Gubernur, kualitas seorang pemimpin birokrasi kini tidak lagi diukur dari banyaknya regulasi yang diterbitkan, melainkan dari kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat melalui inovasi dan pelayanan yang efektif.
“Pemimpin birokrasi saat ini tidak lagi dinilai dari banyaknya aturan yang dibuat, tetapi dari kemampuannya menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat,” ujar Yulius.
Ia menegaskan, investasi menjadi salah satu instrumen paling penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Masuknya investasi tidak hanya menghadirkan modal, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, mempercepat alih teknologi, dan memperkuat daya saing daerah.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya membangun iklim investasi yang kondusif melalui kepastian hukum, percepatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
Menurut Yulius, berbagai upaya tersebut mulai menunjukkan hasil dengan meningkatnya realisasi investasi sepanjang 2025 hingga semester pertama 2026. Investasi tumbuh di sejumlah sektor strategis, mulai dari industri pengolahan, energi, perikanan, logistik, pariwisata, hingga pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang.
Meski demikian, ia mengingatkan masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam mempercepat proses perizinan, memperkuat kepastian regulasi, dan meningkatkan kompetensi aparatur agar birokrasi benar-benar menjadi fasilitator investasi, bukan justru menjadi hambatan.
Pemerintah Provinsi, kata Yulius, juga terus mempercepat transformasi melalui digitalisasi layanan pemerintahan, reformasi sistem perizinan berbasis Online Single Submission (OSS), pembangunan infrastruktur strategis, serta pengembangan hilirisasi industri unggulan daerah.
Dalam arah pembangunan jangka panjang, Sulawesi Utara tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Pemerintah, menurutnya, juga mengedepankan konsep Green Economy dan Blue Economy sebagai strategi menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Di hadapan para peserta PKN, Gubernur menggarisbawahi lima karakter yang harus dimiliki pemimpin masa depan, yakni visioner, adaptif, kolaboratif, berintegritas, dan berorientasi pada hasil. Karakter tersebut dinilai menjadi fondasi dalam membangun birokrasi yang profesional sekaligus mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Ia berharap setiap proyek perubahan yang dirancang peserta pelatihan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudahan investasi, percepatan transformasi digital, serta peningkatan daya saing daerah.
Menutup pemaparannya, Yulius mengajak seluruh peserta menjadi motor perubahan di lingkungan birokrasi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendorong Sulawesi Utara menjadi provinsi yang semakin kompetitif, ramah investasi, sekaligus berkelanjutan.
“Pelatihan ini harus melahirkan pemimpin-pemimpin perubahan yang mampu membawa Sulawesi Utara menjadi daerah yang lebih maju, inklusif, hijau, dan berdaya saing di tingkat global,” tutupnya.
(Budi)
