MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas distribusi dan harga LPG 3 kilogram bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui kegiatan inspeksi mendadak (sidak) yang dilaksanakan pada Senin (30/3/2026) di sejumlah pangkalan LPG bersubsidi di Kota Manado.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulut, Jemmy Ringkuangan, didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan Sulut Jhon Merentek serta Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Sulut Reza W. Dotulong.
Sidak difokuskan pada pangkalan LPG di wilayah Pakowa dan Wanea sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan distribusi LPG bersubsidi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, tim menemukan adanya perbedaan harga jual LPG 3 kilogram di tingkat pangkalan yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp18.000 per tabung.
“Aspek pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa LPG bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dengan harga sesuai ketentuan,” ujar Jemmy Ringkuangan.
Selain itu, tim juga mencatat adanya indikasi ketidaktertiban dalam sistem distribusi, termasuk dugaan penyaluran kepada pangkalan yang belum terdaftar secara resmi serta kemungkinan adanya data pangkalan yang tidak valid.
Pemprov Sulut menegaskan bahwa hasil temuan di lapangan akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama pihak terkait, termasuk Pertamina, guna memperbaiki tata kelola distribusi LPG bersubsidi di daerah.
Pemerintah juga akan terus meningkatkan intensitas pengawasan dan pembinaan terhadap agen maupun pangkalan LPG, sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan energi bagi masyarakat.
“Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan distribusi LPG berjalan dengan baik, transparan, dan tepat sasaran,” tambah Ringkuangan.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulut berharap distribusi LPG 3 kilogram dapat semakin tertib, merata, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rumah tangga kurang mampu.
(Budi)
