JAKARTA — Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan kesejahteraan penambang rakyat kembali ditegaskan. Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menjajaki kerja sama strategis dengan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) guna memastikan hasil tambang masyarakat dihargai secara adil dan transparan.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Jumat (10/4/2026), Gubernur Yulius diterima langsung oleh Direktur Utama PT Antam, Untung Budiharto. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting, mulai dari penguatan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) hingga skema penyerapan hasil tambang masyarakat oleh BUMN.
“Kita ingin penambang rakyat tidak lagi dirugikan. Hasil tambang mereka harus dihargai sesuai standar, termasuk mengacu pada standar internasional seperti LBMA,” tegas Gubernur Yulius.
Kerja sama ini juga diarahkan pada pemberian dukungan teknis dan edukasi kepada para penambang, agar aktivitas pertambangan dapat dilakukan secara lebih baik, aman, dan berkelanjutan. Antam diharapkan dapat berperan aktif, tidak hanya sebagai pembeli hasil tambang, tetapi juga sebagai mitra dalam peningkatan kapasitas penambang.
Saat ini, pembahasan teknis tengah dilakukan oleh tim ahli Antam bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Utama PT Membangun Sulut Maju (MSM), Dating Palembangan, serta Kepala Badan Penghubung Pemprov Sulut, Reynaldo Walujan.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemprov Sulut dalam menghadirkan tata kelola pertambangan yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat, khususnya penambang rakyat.
(Budi)
