SWISS– Pemerintah Indonesia telah melaksanakan pertemuan konsultasi untuk membahas kebijakan Mineral dan Batu Bara Indonesia dengan Uni Eropa,
di kantor Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization/WTO) di Jenewa, Swiss, Kamis (30/1/2020).
Proses konsultasi ini juga melibatkan beberapa Kementerian dan stakeholder terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri dan beberapa Kementerian/Lembaga terkait serta para pemangku kepentingan di sektor tambang. Konsultasi ini merupakan tindaklanjut dari permohonan konsultasi dari Uni Eropa.
“Ini untuk kepentingan bangsa kita. Dan melalui proses konsultasi ini, kami berharap pihak Uni Eropa akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tujuan pemberlakuan kebijakan di bidang mineral dan batu bara oleh Pemerintah Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait mineral dan batu bara ini merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk lebih mengoptimalkan sumber daya alam kita, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi kita, yang dapat mengurangi kemiskinan melalui upaya peningkatan nilai tambah,” tegas Wakil Menteri Perdagangan, DR Jerry Sambuaga.
Pertemuan konsultasi merupakan forum bagi anggota WTO yang bertujuan menggali lebih dalam kebijakan negara mitra dagang yang diduga melanggar komitmen di WTO, sehingga terdapat kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mengangkat masalah yang menjadi perhatian dan untuk mencari solusi yang damai dengan melalui proses konsultasi ini.
Namun apabila belum tercapai kesepakatan pada pertemuan konsultasi ini, proses akan dilanjutkan dengan penyelesaian sengketa di WTO melalui pembentukan panel.
“Pemerintah Indonesia mengharapkan hasil positif dari proses konsultasi tersebut, guna memperlancar hubungan perdagangan sekaligus memfasilitasi para pelaku usaha dari kedua pihak. Indonesia saat ini juga dalam tahapan mengembangkan produk bernilai tambah dan tidak lagi mengekspor produk mentah,” tutup Wamendag.
Pemerintah Indonesia menegaskan, tidak ada peningkatan tensi hubungan antara Uni Eropa dan Indonesia, karena proses konsultasi ini.
(YPM/Humaskemendag)
