MINAHASA – Penjabat Bupati Minahasa, Dr Jemmy Stani Kumendong MSi, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Dr Lynda Watania, MM. MSi beserta jajaran Pemkab Minahasa, hadir secara daring melalui meeting zoom pada rapat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 2024, Senin (4/3/2024), yang diselenggarakan oleh Kemendagri RI dan Badan Pangan Nasional serta dihadiri seluruh Pemkot/Pemkab se- Indonesia.,bertempat di ruangan rapat kantor Bupati Minahasa.
Pada kesempatan tersebut Mendagri dan sejumlah pihak terkait membahas berbagai kebutuhan pangan di daerah. Diantaranya produksi beras, cabe, gula, daging, bawang, jagung dan lainnya, terutama menjelang hari besar keagamaan bulan puasa dan Idul Fitri.Kabag Hukum, Kabag Perekonomian.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn) Prof Drs H Muhammad Tito Karnavian MA PhD yang langsung memimpin Rakor, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) gencar menggelar berbagai aksi dalam menangani inflasi, seperti gerakan pangan murah (pasar murah) dan menyalurkan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat.
Menurut Tito, langkah tersebut dibutuhkan sebagai upaya pengendalian inflasi di masing-masing daerah. Kondisi inflasi dimasing-masing daerah masih bervariasi walaupun ditingkat nasional masih terkendali.
Dia Menyebutkan, inflasi akan lebih terkendali jika seluruh Pemda bergerak, melakukan berbagai upaya pengendalian. Terutama pada awal tahun anggaran, Pemda memiliki sumber daya untuk melakukan gerakan pangan murah dan Bansos.
Selain menggunakan Anggaran Reguler, Pemda dapat juga memanfaatkan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Dana Dekonsentrasi yang diberikan kepada provinsi untuk melakukan gerakan tersebut.
“Digenjot Kegiatan Pasar Murahnya, Karena Kegiatan Pasar Murah Ini Sangat Bermanfaat Untuk Masyarakat Agar Mereka Dapat Tercukupi, Terutama Yang Tidak Mampu,” terang Tito Karnavian.
Mendagri juga telah meminta Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri untuk mengecek daerah-daerah yang telah melakukan gerakan pangan murah dan menyalurkan Bansos. Hal ini akan menjadi catatan bagi Kemendagri terhadap kinerja para kepala daerah, termasuk sebagai bahan evaluasi untuk Penjabat (Pj) kepala daerah.
Tito Karnavian menjelaskan, Kemendagri dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal memberikan dana insentif bagi daerah yang mampu mengendalikan inflasi. Seperti halnya tahun lalu, Kemendagri bersama Kemenkeu juga telah memberikan dana insentif kepada daerah yang dinilai berhasil mengendalikan laju inflasi.
“Total dana insentif daerah atau sekarang namanya dana insentif fiskal itu besarnya sebanyak 1 triliun dalam rangka mendorong motivasi daerah untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing,” ujar Tito.
Sementara terkait hal ini, Bupati Kumendong menyampaikan Pemda Minahasa terus melakukan pemantauan harga pasar, terutama menghadapi bulan puasa dan Idul Fitri.
“Jajaran terkait terus melakukan pantauan dan tindakan terkait ketersediaan bahan pangan maupun harga pasar. Intinya ketersediaan cukup bagi masyarakat wajib terpenuhi,” jelas Bupati Kumendong.
Sejumlah jajaran Pemkab Minahasa terkait turut hadir dalam Rakor tersebut, diantaranya Asisten II, Inspektur, Ka.Bappelitbangda, Ka.BPKAD, Kadis Pertanian, Kadis Perdagangan, Kadis Kelautan Perikanan, Kadis Sosial, Kadis PUPR, Kadis Perhubungan, Kadis Pangan, Kadis Koperasi UKM, Kadis Kominfo, Kasat Pol PP.
(Budi)
