MANADO — Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025, sekaligus pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026, Kamis (23/4/2026).
Dalam rapat yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Sulut tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, atas kerja keras dan ketelitian dalam mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah.
“Rekomendasi DPRD merupakan bentuk pengawasan yang sangat berharga dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah,” ujar Yulius.
Menanggapi berbagai rekomendasi strategis, Gubernur menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat empat pilar utama pembangunan.
Pada sektor pelayanan dasar, pemerintah memprioritaskan pemerataan kualitas pendidikan melalui pemenuhan tenaga pendidik berbasis kebutuhan riil sekolah yang disinkronkan dengan formasi CASN dan PPPK. Di bidang kesehatan, fokus diarahkan pada optimalisasi penggunaan alat kesehatan modern, ketersediaan obat hingga ke wilayah terpencil, serta peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, khususnya di daerah kepulauan dan perbatasan.
Di sektor tenaga kerja dan lingkungan hidup, pemerintah berupaya memperluas akses informasi pasar kerja, merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), serta meningkatkan kuota program magang ke Jepang. Sementara itu, pengawasan terhadap izin lingkungan, pengelolaan limbah, dan evaluasi reklamasi pascatambang menjadi perhatian utama.
Untuk urusan pilihan, yakni kelautan dan pertanian, pemerintah mendorong transformasi digital dalam pendataan kelompok tani dan nelayan. Langkah ini bertujuan memastikan penyaluran bantuan teknologi dan bibit unggul lebih tepat sasaran, sekaligus menekan angka kemiskinan di wilayah perdesaan.
Adapun pada aspek penunjang pemerintahan, Gubernur menekankan percepatan transformasi digital di lingkungan Sekretariat Daerah guna meningkatkan transparansi layanan publik. Selain itu, penguatan tata kelola kepegawaian yang objektif juga menjadi perhatian, baik bagi aparatur sipil negara maupun tenaga harian lepas.
Gubernur turut menyoroti pentingnya laporan reses DPRD sebagai representasi aspirasi masyarakat. Menurut dia, masukan tersebut akan menjadi referensi utama dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan ke depan.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat semangat mapalus atau gotong royong dalam menghadapi tantangan global yang semakin dinamis.
“Mari kita tingkatkan ritme kerja dan mempertajam fokus pelayanan publik. Kita harus bergerak cepat, namun tetap dalam koridor aturan untuk menjawab harapan rakyat,” kata Yulius.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara J. Victor Mailangkay, Ketua DPRD Sulut Fransiscus A. Silangen, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya.
(Budi)
