MANADO–Sikap politik terbuka terus disuarakan sejumlah tokoh masyarakat Nusa Utara jelang pilgub 09 Desember 2020 mendatang. Sikap politik terbuka ini sebagai sebuah catatan kritis masyarakat Nusa Utara, agar masyarakat Nusa Utara tidak hanya menjadi penonton dalam pilkada serentak Desember mendatang.
Kurangnya perhatian pemprov Sulut dalam pembangunan infastruktur di wilayah yang berbatasan langsung dengan Filipina tersebut, menjadi sebuah alasan bagi masyarakat Nusa Utara untuk bersikap dan tidak hanya menjadi komoditas politik semata.
Hal ini disampaikan langsung tokoh Nusa Utara Drs. Nelson Sasauw. Mantan Ketua Umum Mukat (Masyawarah Masyarakat Talaud) ini, minimnya alokasi APBD provinsi setiap tahun ke 3 daerah otonomi di Nusa Utara, menjadi salah satu variabel politik bahwa, keberpihakan pemerintah ke Nusa Utara masih sangat memprihatinkan. Makanya, hampir 50 tahun lebih Nusa Utara tetap menjadi salah satu daerah perbatasan yang kurang mendapat perhatian pemerintah. “Bukan hanya dari aspek pembangunan sarana infrastrukur.
Namun, dari aspek pemberdayaan SDM (birokrat,red) di jajaran pemprov, kadang-kala kita dipadang sebelah mata. Hampir setiap hari saya intens mendapat telpon dari saudara-saudara kita yang menitik karir di birokrat, yang merasakan ketidak-adilan ini,” beber Sasauw yang juga tokoh pendiri terbentuknya kabupaten Talaud ini.
Salah satu bukti fisik janji pemerintah yang tidak pernah terwujud di Nusa Utara adalah, pembangunan jalan lingkar Karakelang di Talaud.
“Kemudian, lanjutan kerja sama Indonesia-Filipina dengan menghadirkan kapal super shuttle RoRo 12 milik maskapai Asian Transport Marine (ATM) yang tidak ada kelanjutannya sampai sekarang,” kata Sasauw.
Padahal, jauh sebelumnya kata Sasauw, kerja sama ini sudah diresmikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada 30 April 2017 lalu.
Semestinya jika pemerintah peka lanjut Sasauw, kerja sama ini diyakini mampu menghidupkan sektor ekonomi masyarakat Nusa Utara (Kab. Sangihe, Kab. Talaud & Kab. Sitaro) dari berbagai macam aspek pembangunan.
“Sudah saatnya kita (warga Nusa Utara, maksudnya) memilih pemimpin yang menyatakan kepeduliannya kepada warga Nusa Utara. Pemimpin yang konsisten dan komitmen, serta pemimpin yang memiliki konsep untuk pembangunan Nusa Utara selama 5 tahun kedepan,” ujar Sasauw.
Lanjut Sasauw, keterlambatan pembangunan infrastruktur di Nusa Utara sangat jelas dan bisa disaksikan dengan mata telanjang.
“Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di Marore, Miangas maupun pulau-pulau terluar lainnya yang tidak menikmati fasilitas air bersih, listrik, pusat pelayanan kesehatan maupun ketersedian sandang dan pangan. Jujur saya prihatin dengan keadaan ini. Sampai kapan kita akan bertahan dengan kondisi ini,” urai Sasauw polos.
Melihat kondisi ini dan sebagai anak daerah, maka dirinya bersama beberapa tokoh masyarakat Nusa Utara lainnya sepakat untuk membentuk Relawan Nusa Utara bersama Vonnie Anneke Panambunan (VAP) sebagai calon Gubernur Sulut periode 2021-2026 mendatang.
“Komitmen kita cuma satu, memberdayakan semua SDM warga nusa utara di Sulut untuk memenangkan VAP menjadi Gubernur Sulut dipilkada 09 Desember 2020 mendatang,” janji Sasauw penuh optimis. (*)