MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Selasa (30/6/2026). Pencanangan ini menjadi langkah awal pelaksanaan sensus yang diharapkan menghasilkan data akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan perekonomian daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Kepala BPS RI, Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, S.E., M.E., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., menegaskan bahwa data statistik memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan yang efektif, terukur, dan tepat sasaran.
“Data yang akurat, lengkap, dan terpercaya menjadi dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan, menentukan prioritas program, mengembangkan sektor unggulan, hingga mengurangi kesenjangan antarwilayah,” kata Yulius.
Menurut dia, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting di tengah tren pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara yang terus menunjukkan kinerja positif. Berdasarkan data BPS, ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan I 2026 tumbuh 5,54 persen secara tahunan (year-on-year).
Sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan kontribusi 21,18 persen, diikuti sektor perdagangan sebesar 13,54 persen, transportasi dan pergudangan 11,83 persen, industri pengolahan 11,79 persen, serta konstruksi 9,25 persen.
Selain itu, Sulawesi Utara juga memiliki potensi pengembangan ekonomi melalui Kawasan Destinasi Super Prioritas (DSP) Likupang yang mengusung konsep regenerative tourism dan pariwisata berkelanjutan.
Gubernur menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 memiliki cakupan yang lebih luas dibanding pelaksanaan sebelumnya karena turut mendata sektor pertanian dan berbagai jenis usaha. Dengan demikian, sensus diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai struktur perekonomian daerah, mulai dari usaha mikro hingga usaha berskala besar, baik formal maupun informal.
Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi salah satu rujukan utama dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Utara, yakni “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”, terutama pada sektor penguatan ekonomi, peningkatan daya saing daerah, serta ketahanan pangan dan energi.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus, Gubernur meminta seluruh bupati dan wali kota memberikan dukungan penuh kepada BPS, termasuk mengoordinasikan perangkat daerah hingga tingkat desa dan kelurahan agar memfasilitasi pelaksanaan pendataan.
Ia juga mengajak pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus.
“Kualitas data yang dihasilkan sangat bergantung pada partisipasi kita semua. Karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada BPS RI atas komitmennya menyediakan data statistik yang berkualitas dan menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk terus memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan yang berbasis data.
(Budi)
