MANADO – Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Tahlis Gallang membuka kegiatan Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah di Manado, Rabu (25/6/2026). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan harus diarahkan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Sulawesi Utara Jaynudin Hilimi serta Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PAN-RB Muhammad Averus.
Tahlis menyampaikan apresiasi atas penunjukan Sulawesi Utara sebagai tuan rumah kegiatan nasional tersebut. Menurut dia, penyelenggaraan agenda di daerah turut mendukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah karena dapat mengurangi biaya perjalanan dinas dan mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.
“Selama ini kegiatan seperti ini sering dilaksanakan di Makassar. Tahun ini digelar di Sulawesi Utara dan kami bersyukur mendapat kesempatan menjadi tuan rumah,” ujarnya.
Dalam suasana santai, Tahlis juga memperkenalkan konsep “3B Sulut” kepada peserta dari luar daerah, yakni Bunaken, Bubur Manado (Tinutuan), dan “Bibir Manado” yang menurutnya mencerminkan keramahan masyarakat Sulawesi Utara. Pernyataan tersebut disambut tawa para peserta.
Memasuki materi utama, Tahlis mengingatkan bahwa transformasi digital bukan sekadar penggunaan aplikasi atau perangkat teknologi, tetapi perubahan cara kerja pemerintahan agar lebih efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Roh teknologi adalah memangkas waktu yang tidak efektif agar dapat digunakan untuk pelayanan publik. Esensi transformasi digital adalah efisiensi dan efektivitas,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengalaman selama pandemi Covid-19 menunjukkan banyak proses pemerintahan dapat dilakukan secara digital tanpa harus bergantung pada pertemuan tatap muka maupun pembangunan infrastruktur perkantoran yang berlebihan.
“Kalau pekerjaan bisa dilakukan secara digital, anggaran pembangunan gedung dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Koordinasi juga tidak selalu harus dilakukan secara langsung jika teknologi mampu menjembataninya,” kata Tahlis.
Menutup sambutannya, Tahlis mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memperkuat komitmen dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan.
“Kita digaji negara untuk melayani masyarakat, bukan menghabiskan waktu pada urusan administrasi. Dengan digitalisasi, waktu kita akan lebih banyak digunakan untuk pelayanan publik. Sulawesi Utara siap menjadi bagian dari Indonesia digital,” pungkasnya.
(Budi)
