BOLTIM–Setelah mengecam pemekaran Desa Molobog Timur yang terkesan di paksakan Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) kini mendesak Pemerintah Kabupaten Boltim untuk mengkaji kembali hal tersebut.
Ketua LSM GMBI Hendrik Marius mengatakan selain dipaksakan pemekaran Desa Molobog Timur ini telah mengundang berbagai macam polemik seperti contoh telah terjadi tindak pidana penganiyaan terhadap salah satu warga Desa Molobog Induk.
“Bukan hanya satu orang saja yang menjadi korban tetapi ada dua. Jadi, harapannya Pemkab Boltim bisa duduk bersama dengan masyarakat mengkaji kembali hal ini,” kata Mauris dengan tegas.
Menyikapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Boltim melalui Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pryamos SH mengatakan akan turun lapangan. Ia mengakui terkait pemekaran Desa Molobog Timur telah diketahuinya.
“Saya juga baru menduduki jabatan ini tapi akan saya pelajari semua dan memang perlu kunjungan lapangan serta melihat apa yang menjadi dasar dari persoalan ini,” kata dia.
Mantan Kabag Hukum ini memastikan secepatnya akan turun lapangan dan duduk bersama dengan tokoh-tokoh Agama, Adat, dan Masyarakat serta Pemerintah Kecamatan, Desa, bahkan Kabupaten yang terkait.
“Jadi, secepatnya akan saya tindak lanjuti hal ini apalagi dalam permasalahan pemekaran Desa Molombog Timur sudah mengundang berbagai polemik seperti pertumpahan darah,” tutur mantan Sekwan DPRD Boltim ini.
“Saya berharap dengan duduk bersama pihak terkait bisa secepatnya menemukan solusi terbaik agar mampu mencegah pro dan kontra yang terjadi kedepannya,” harap Pryamos (*)
