JAKARTA– Pemerintah belum mengeluarkan kebijakan penutupan wilayah atau lockdown meski jumlah kasus virus corona bertambah menjadi 227 orang hari ini (18/3/2020). Kendati begitu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto berencana meningkatkan stok pangan hingga lima kali lipat.
Hal itu dilakukan guna memastikan stok pangan aman jika nanti pemerintah memutuskan lockdown untuk menekan penyebaran virus corona. Walaupun, Agus memperkirakan, lockdown tidak akan diterapkan.
“Stok akan ditingkatkan double misalnya, dari 100 menjadi 300 atau 500,” kata Agus melalui konferensi video dari kantornya, Jakarta, Rabu (18/3/2020). Itu artinya, pasokan kebutuhan pokok berpotensi naik tiga hingga lima kali lipat.
Agus juga memutuskan untuk menghapus sementara izin terkait impor bawang putih dan bawang bombai. Selama ini importasi kedua komoditas itu memerlukan proses yang panjang.
Untuk mengimpor bawang putih dan bawang bombai, pengusaha butuh Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian dan Perizinan Impor dari Kementerian Perdagangan. Kini, izin dari dua kementerian itu dihapus untuk sementara.
Kebijakan itu ditempuh guna memastikan ketersediaan stok dalam menghadapi perkembangan virus corona.
“Dengan situasi ini, kami sederhanakan proses impor menjadi lebih simpel, khususnya komoditas yang dalam pantauan,” katanya.
Aturan sementara itu berlaku mulai besok (19/3/2020) hingga 31 Mei 2020.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menilai bahwa lockdown, untuk Jakarta saja, bisa berdampak terhadap distribusi pangan. Sebab, pasokan pangan di Jakarta sebagian besar berasal dari luar provinsi.
“Maka, harus dipertimbangkan kebijakan lockdown,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di kantornya, Jakarta, Selasa (17/3/2020).
Selain itu, menurutnya pemerintah perlu mempertimbangkan karakteristik masyarakat Jakarta dan ketergantungan bahan pokok sebelum memutuskan lockdown.
Karena itu, hal utama yang perlu dilakukan dalam meminimalkan penyebaran pandemi corona yakni memperkuat kerja sama pemerintah pusat dan daerah. “Sudah ada Gugus Tugas Covid-10 yang menganalisis semuanya,” ujarnya.
(YMP)