Manado, Manadosulutnews – Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sulawesi Utara (Sulut) melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menggelar Rapat Koordinasi terkait Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), bertempat di Jle’s Hotel Manado, Rabu (16/02/2022).
Kegiatan yang digelar dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat ini, dibuka langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadiv YankumHAM) Kanwil Kemenkumham Sulut, Ronald Lumbuun.
Ronald mengatakan, tujuan digelarnya kegiatan tersebut untuk menyamakan persepsi bagian-bagian hukum di kabupaten/kota maupun provinsi dalam rangka memperkuat dan mengoptimalkan peran dan fungsi JDIH.

Menurut Ronald, kabupaten/kota yang ada di Sulut sudah terintegrasi secara menyeluruh. Akan tetapi, dia menyesalkan proses pelaporan datanya yang hingga kini belum rampung.
“Sulut merupakan Provinsi ke 17 yang sudah terintegrasi 100%. Namun demikian sampai pada hari ini data-data dari setiap kabupaten/kota belum di update secara optimal,” sesalnya.
Menyikapi hal itu, pihaknya mendatangkan narasumber dari Badan Pengembangan Hukum Nasional (BPHN) dalam hal ini Koordinator Otomasi Dokumentasi Hukum Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Emalia Suwartika untuk memberikan penguatan dan bimbingan teknis dalam rangka mengoptimalkan peran JDIH di wilayah.

Selain itu dikatakan Ronald, JDIH di wilayah merupakan tanggung jawab Kanwil Kemenkumham bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi dalam hal ini bidang hukum. Sehingga dengan digelarnya kegiatan ini, Ronald berharap dapat membantu peningkatan pengelolaan dan pengembangan masing-masing anggota JDIH demi terciptanya pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat bagi seluruh masyarakat.
Di kesempatan yang sama, Ronald Lumbuun didampingi Kepala Bidang Hukum, Koordinator Otomasi Dokumentasi Hukum Pusat JDIHN dan Kasubbid Penyuluhan Hukum, secara simbolis menyerahkan sertifikat kepada 15 kabupaten/kota di Sulut sebagai bentuk penghargaan bagi daerah yang telah terintegrasi dengan sistem JDIHN (jdihn.go.id).
(Stev)