MANADO — Perekonomian Sulawesi Utara pada Triwulan I-2026 mencatat pertumbuhan impresif sebesar 5,54 persen secara tahunan (year-on-year/y-on-y). Capaian tersebut lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,05 persen pada periode yang sama.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulut atas dasar harga berlaku mencapai Rp 51,67 triliun. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan 2010 tercatat sebesar Rp 28,05 triliun.
Kepala BPS Sulawesi Utara menyebutkan pertumbuhan ekonomi daerah masih ditopang kuat oleh meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat, sektor pariwisata, dan belanja pemerintah pada awal tahun.
“Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 20,85 persen,” demikian keterangan resmi BPS Sulut dalam rilis pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2026.
Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara dinilai menjadi salah satu faktor utama pendorong pertumbuhan sektor tersebut. Selain itu, momentum hari besar keagamaan seperti Imlek, Nyepi, Ramadan, dan Idul Fitri turut meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disebut memberikan dampak terhadap meningkatnya permintaan jasa penyedia makanan di berbagai daerah di Sulawesi Utara.
Dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 7,89 persen. Pertumbuhan ini didorong realisasi belanja APBD dan APBN, termasuk pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Di tengah pertumbuhan ekonomi yang positif, tingkat inflasi Sulawesi Utara juga dinilai masih berada dalam kategori aman dan terkendali dibanding sejumlah daerah lain di kawasan timur Indonesia.
BPS Sulut mencatat inflasi tahunan Sulawesi Utara pada April 2026 berada di angka 2,14 persen atau masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional.
Stabilitas harga tersebut dinilai menjadi indikator penting bahwa daya beli masyarakat masih terjaga di tengah peningkatan aktivitas ekonomi.
Pengendalian inflasi daerah sejauh ini didukung melalui penguatan pasokan pangan, koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta kelancaran distribusi bahan pokok antarwilayah.
Meski secara tahunan tumbuh positif, secara triwulanan ekonomi Sulawesi Utara mengalami kontraksi sebesar 8,02 persen dibanding Triwulan IV-2025 (quarter-to-quarter/q-to-q).
Menurut BPS, kondisi tersebut merupakan pola musiman yang umum terjadi pada awal tahun akibat penurunan aktivitas konstruksi, pertambangan, dan realisasi belanja modal pemerintah setelah akhir tahun anggaran.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan akan terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor pariwisata, ketahanan pangan, serta percepatan realisasi belanja daerah guna mendorong kesejahteraan masyarakat.
(Budi)
