MANADO, MSN – Beberapa pekan lalu Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut melaksanakan Kunjungan Kerja (KunKer) di Direktorat Jendral (Dirjen) Pembangunan Desa (Pemdes) dan pedesaan Kementrian Desa Pembangunan Daerah tertingg dan Transmigrasi RI.
Kunker tersebut bertujuan untuk mengkoordinasi terkait dengan penyaluran danah desa di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
Wakil Ketua Komisi I Herol Kaawoan mengatakan bahwa, dalam pertemuan tersebut Komisi I DPRD Sulut bertemu dengan Koordinator Fasilitasi Pengembangan Partisipasi Masyarakat Andrey Ikhsan Lubis, dan Winarno sebagai Sub Koordinator Kelola Pemanfaatan Dana Desa.
Kaawoan pun menjelaskan hasil dari pertemuan Kunker tersebut kepada sejumlah wartawan, Jumat (17/06/2022).
“Dana desa menjadi sangat strategis dalam rangka membangkitkan ekonomi masyarakat,” ujar Kaawoan.

Lanjut, Kaawoan mengatakan bahwa, dana desa bersumber dari APBN, dan yang mengatur pusat. Desa juga adalah obyek dan berhak melakukan kegiatan sendiri.
“20 persen digeser untuk kepentingan bahan pangan perpres 104 point 2, posisi sekarang adalah endemi, namun efek dari pandemi masih berasa sehingga dana 68 triliun harus di kawal,” beber Kaawoan.
Dijelaskan juga bahwa, penguatan pangan dan nabati harus di jadikan serta potensi desa di lihat dari situasi karena desa sebagai benteng yang kuat untuk mengatasi persoalan.
“86 persen wilayah indonesia adalah desa, maka dari itu harus ada sinkronisasi program baik di Provinsi maupun di Kabupaten,” jelas Kaawoan.
Masih terkait dengan pemaparan hasil Kunker, Kaawoan juga menambahkan bahwa keterlibatan OPD adalah untuk mengembangkan desa. Maka harus mendorong OPD untuk pembangunan desa, karena OPD lebih tau tentang pertanian dan lain sebagainya serta pentingnya bumdes yang menjadi satu kewajiban di desa.
Turut hadir dalam Kunker tersebut, Herol Vresly Kaawoan, Jhonny panambunan, Arthur kotambunan, Stella Runtuwene.
(Gama)