MANADO – Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus menerima kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Senin (27/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur memaparkan capaian indikator makro ekonomi Sulut yang dinilai stabil, sekaligus menyampaikan berbagai tantangan strategis di sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif (ekraf).
Yulius menyebut pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada 2025 mencapai 5,66 persen, melampaui rata-rata nasional. Salah satu capaian menonjol adalah lonjakan sektor ekonomi kreatif yang diproyeksikan meningkat hingga 1.456 persen, dari Rp 20,5 miliar menjadi Rp 304,6 miliar.
“Sektor ekraf kini bukan lagi sekadar pendukung pariwisata, tetapi sudah menjadi motor pertumbuhan ekonomi berbasis kekayaan intelektual,” ujar Yulius.
Ia menjelaskan, penguatan sektor tersebut didukung pembentukan nomenklatur khusus ekonomi kreatif serta penyelenggaraan berbagai event, termasuk Warbiasa Governor League 2025.
Di sektor pariwisata, Sulawesi Utara mencatat kunjungan 61.495 wisatawan mancanegara sepanjang 2025, didominasi wisatawan dari Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura. Sementara itu, pergerakan wisatawan nusantara mencapai 14,35 juta perjalanan.
Gubernur juga menyoroti kontribusi 408.505 unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penggerak ekonomi daerah. Dalam periode 2023-2025, pemerintah provinsi telah memberikan bantuan peralatan kepada 960 pelaku usaha serta memfasilitasi penerbitan lebih dari 17.000 Nomor Induk Berusaha (NIB).
Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, terutama di sektor infrastruktur. Yulius menekankan perlunya penambahan rute penerbangan internasional langsung serta integrasi transportasi massal untuk mendukung kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN).
Selain itu, peningkatan fasilitas terminal internasional di Bandara Sam Ratulangi, serta perbaikan infrastruktur dasar seperti air bersih, pengelolaan sampah, listrik, dan jaringan internet di destinasi wisata terpencil juga menjadi perhatian.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Sulut menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Komisi VII DPR RI, antara lain usulan penetapan Sulawesi Utara sebagai kawasan prioritas pengembangan industri berbasis sumber daya lokal, khususnya sektor kelautan dan agroindustri.
Selain itu, penguatan sistem logistik nasional juga diusulkan untuk menekan biaya distribusi dan meningkatkan daya saing daerah.
“Kami berharap usulan ini dapat dikawal Komisi VII DPR RI guna meningkatkan daya saing Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Asia Pasifik,” kata Yulius.
(Budi)
