MANADO, MSN – Personil Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Raski A. Mokodompit terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Badan Pengelolaan Perbatasan (BPP), dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulut.
Pasalnya, pagu anggaran yang diberikan oleh Tim TAPD kepada Dinas PMD, Badan Perbatasan dan KPID Sulut dinilai minim, sedangkan program dan kegiatan yang mereka susun sangat banyak.
“Perlu dipertimbangkan porsi penambahan anggaran khususnya untuk dinas PMD disitu pada tahun tahun sebelumnya ada anggaran untuk pemberdayaan masyarakat desa sampai pada tahun justru terkena rasionalisasi anggaran, ini tentu mendapat pertimbangan dan persetujuan bersama, berapa anggaran yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat desa,” ungkap Raski saat rapat pembahasan RAPBD 2023 antara Banggar dengan TAPD, Jumat (4/11/2022) kemarin.
Kedua, kata Ketua Komisi I ini bahwa pihaknya telah mengadakan rapat dengan Badan Pengelolaan Perbatasan dan didapati kondisi kantor mereka tidak representatif.
“Kemarin kita mengadakan rapat dengan badan perbatasan, kami sangat terharu melihat kondisi kantor dari badan perbatasan, dimana dalam satu gedung ada dua instansi yakni badan pengelola perbatasan dan KIP. Tentu ini sangat bertolak belakang dengan tupoksi dari badan pengelola perbatasan dimana mereka mengurus terkait permasalahan perbatasan tapi justru dirumah mereka sendiri sangat disayangkan,” ucapnya.
Ketiga diungkapkan ketua fraksi partai golkar ini, terkait berakhirnya siaran tv atau Analog Switch Of (ASO) yang sebelumnya ditangani oleh kementerian Kominfo dalam hal ini KPID yang membutuhkan support.
“Mereka sangat gigih untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat, bahkan begitu banyak program-program yang mereka lakukan sekalipun anggarannya pas-pasan sekalipun dua tahun berturut-turut tetap sama, tapi yang saya apresiasi dari KPID justru program programnya lebih banyak, kadang mereka patungan unuk menjalankan program mereka,” ujarnya.
Hal ini kata Raski perlu di support dengan anggaran. “Dimana kami telah melakukan rapat. Saya berharap ini mendapatkan perhatian serius dari TAPD dan banggar sehingga mereka bisa di support dengan anggaran,” kata Raski.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim TAPD Pemprov Sulut Praseno Hadi mengatakan, bantuan sosial untuk masyarakat menjadi perhatian khusus dari Pemprov Sulut, akan tetapi semua bergantung kepada kemampuan keuangan daerah.
“Kita fokus untuk selalu meningkatkan anggaran untuk masyarakat, memang dari yang sudah direncanakan ini akan dicoba sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan jika memungkinkan nanti akan dicoba ditambahkan lagi untuk masyarakat. Sedangkan untuk kondisi perkantoran beberapa SKPD yang mendesak untuk diperbaiki akan coba diprioritaskan. Memang untuk KPID sangat membantu merealisasi ASO ke digital, meskipun untuk menambah jumlah anggaran kepada KPID sangat bergantung kepada kemampuan keuangan daerah oleh karena yang satunya lagi KIP malah lebih kecil alokasinya dari pada KPID. Yang jika ketambahan kemampuan keuangan daerah akan difokuskan kepada anggaran untuk bantuan kepada masyarakat,” tandas Sekprov.
(Gama)
