MINUT–Realisasi pengerjaan jalan Tol Manado-Minut-Bitung terus menuai sorotan, kali ini, datang dari LSM Trias Politika DPD Sulut.
Pasalnya proyek berharga Triliunan ini terus dikejar deadline untuk tahap penyelesaian atau finising. Mengingat tahap pembuatan gerbang Tol atau pintu Tol yang belum jadi hingga saat ini.
“Informasi yang kami dapat dari pusat terjadwal Presiden RI Ir Joko Widodo akan meresmikan jalan Tol Manado-Bitung tersebut pada tanggal 12 Desemeber 2019. Namun faktanya dilapangan jauh dari harapan. Pintu tol-nya pun belum jadi, bagaimana mau diresmikan?, ” kata Ketua DPD Trias Politika Sulut Harry Mamonto, Rabu (11/12) saat bersua dengan wartawan.
“Kinerja Balai, Kasatker, dan para PPK terkait, terhadap pengawasan pekerjaan beberapa BUMN bagaimana ?. Sejak Desember 2017 silam hingga Desember 2019 ini, sudah terlalu banyak penundaan karena dugaan kami, realisasi fisik belum lebih dari 60 Persen, kami harap Pak Presiden RI lakukan sidak,” ujar Herry.
Dirinya membeberkan pihaknya telah turun lapangan untuk melihat realisasi jalan Tol tersebut.
“Banyak yang masih kurang, bahkan terkesan asal jadi. Banyak yang dibuat asal-asalan, seperti katingan dipinggir jalan, pembuatan pagar pembatas antara jalan Tol dan pemukiman warga, serta pembuatan drainase dan lain-lain,” bebernya.
“Apalagi belum lama ini terjadi banjir di Tol Manado-Bitung atau lebih tepatnya lagi di Manembo-Nembo. Ini salah satu bukti, tidak seriusnya dan terkesan asal dalam proses pembuatan jalan Tol tersebut,” tambahnya.
Selian itu, Mamonto menyeroti terkait pembebasan ganti rugi lahan masyarakat.
“Banyak masyarakat mengeluh terkait pembayaran ganti rugi lahan, karena dinilai tidak sesuai tanah yang dijual. Proyek sekelas Triliunan ini sudah banyak memakan waktu, sehingga molor. Jangan bodohi masyarakat, ini juga hasil dari pajak, ” ungkapnya.
Dirinya meminta keseriusan dari Kepala Balai Pemeliharaan Jalan (Kabalai BPJN) XII melalui Kepala Satuan kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen (Kasatker dan PPK).
“Kami harap instansi terkait dapat menseriusi permasalahan ini. Pak Presiden harus melihat hal ini, perlu dilakukan sidak,” tandas Mamonto. (Rivo)
