MANADO – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menyetujui kenaikan subsidi biaya lokal bagi jemaah haji asal Sulawesi Utara dari Rp3,8 juta menjadi Rp5 juta per orang. Kebijakan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Utara, Wahyudin Ukoli, Jumat (17/4/2026), di Wisma Negara.
Audiensi tersebut turut dihadiri jajaran Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Utara, sementara Gubernur didampingi para staf khusus.
Kenaikan subsidi ini diambil sebagai respons atas meningkatnya biaya penerbangan yang dipicu oleh kenaikan harga avtur. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menilai kebijakan tersebut penting untuk menjaga keterjangkauan biaya ibadah haji bagi masyarakat.
“Kita ingin memastikan bahwa masyarakat Sulawesi Utara tetap dapat menunaikan ibadah haji dengan biaya yang lebih terjangkau, meskipun ada faktor eksternal seperti kenaikan harga avtur,” ujar Yulius.
Ia menegaskan, kehadiran pemerintah harus mampu meringankan beban masyarakat, terutama dalam menjalankan ibadah haji yang merupakan rukun Islam.
Sementara itu, Wahyudin Ukoli menyampaikan apresiasi atas kebijakan tersebut. Ia menilai langkah Gubernur merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap jemaah haji.
“Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur atas dukungan dan kebijakan strategis ini. Ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik antara pemerintah daerah dan penyelenggara haji,” kata Wahyudin.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur juga mengungkapkan harapan agar Sulawesi Utara ke depan dapat memiliki embarkasi haji sendiri. Menurutnya, hal ini penting untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan kualitas pelayanan bagi jemaah asal daerah.
Di sisi lain, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulawesi Utara, Anna Pangalila, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti kebijakan tersebut.
“Kami siap menindaklanjuti arahan Bapak Gubernur terkait kenaikan subsidi biaya lokal jemaah haji ini. Selanjutnya akan kami koordinasikan dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah agar dapat segera direalisasikan sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Anna.
Audiensi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal guna meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji, sekaligus menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat Sulawesi Utara.
(Budi)
