MANADO — Kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto ke Pulau Miangas, Sulawesi Utara, Sabtu (9/5/2026), tidak hanya menjadi simbol perhatian pemerintah terhadap wilayah terluar Indonesia, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sistem komando negara dijalankan dalam konteks pengamanan nasional.
Di tengah perhatian publik terhadap absennya Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut di lokasi kunjungan Presiden, pemerintah daerah menegaskan keputusan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan instruksi langsung Presiden melalui jalur komando pemerintahan.
Pulau Miangas merupakan salah satu titik paling utara Indonesia yang berbatasan langsung dengan Filipina. Posisi geografisnya menjadikan kawasan itu strategis dalam aspek pertahanan, pengawasan wilayah perbatasan, hingga lalu lintas laut internasional.
Menurut sumber pemerintah daerah, seluruh persiapan keberangkatan rombongan Gubernur dan Forkopimda Sulut menuju Miangas sejatinya telah disiapkan sejak Jumat (8/5/2026) malam. Sebanyak 23 manifest penumpang telah terdaftar untuk diberangkatkan menggunakan pesawat Cessna milik TNI Angkatan Udara pada Sabtu pukul 06.00 WITA.
Seluruh perangkat protokoler, pengamanan, koordinasi lapangan, hingga skenario penyambutan VVIP disebut telah berada dalam kondisi siap operasi. Tidak terdapat kendala teknis maupun administratif dalam rencana keberangkatan tersebut.
Namun, pada Jumat malam, Gubernur Sulut menerima arahan melalui Sekretaris Kabinet RI agar unsur pimpinan daerah dan Forkopimda tetap berada di Manado selama kunjungan Presiden berlangsung di Miangas. Instruksi itu dimaksudkan untuk memastikan stabilitas wilayah, kesiapsiagaan pengamanan regional, serta pengendalian situasi di Sulawesi Utara sebagai daerah perbatasan strategis.
Keputusan tersebut dinilai mencerminkan prinsip “satu komando negara” dalam tata kelola pemerintahan dan sistem pertahanan nasional. Dalam perspektif pengamanan kepala negara, pengendalian keamanan tidak hanya dilakukan di titik kunjungan Presiden, tetapi juga mencakup wilayah penyangga dan pusat kendali operasi.
Sulawesi Utara memiliki posisi penting dalam konteks geopolitik kawasan utara Indonesia, terutama terkait pengawasan lintas batas, jalur pelayaran internasional, serta potensi dinamika keamanan regional. Karena itu, keberadaan unsur pimpinan daerah di Manado dipandang menjadi bagian dari sistem pengamanan menyeluruh.
Sebagai purnawirawan TNI, Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dinilai memahami pentingnya disiplin terhadap rantai komando negara. Dalam tradisi militer dan pemerintahan, kepatuhan terhadap instruksi strategis ditempatkan di atas kepentingan seremoni maupun simbolik penyambutan.
Pengamat pemerintahan menilai publik perlu melihat keputusan tersebut dalam konteks tata kelola negara yang lebih luas. Kehadiran pemimpin daerah tidak selalu diukur dari keterlibatan dalam seremoni kenegaraan, melainkan juga pada kemampuan menjalankan instruksi negara secara presisi demi menjaga stabilitas wilayah.
Dengan demikian, absennya Gubernur dan Forkopimda Sulut di Miangas tidak dapat dimaknai sebagai bentuk pengabaian terhadap kunjungan Presiden. Sebaliknya, langkah itu dipandang sebagai bentuk pelaksanaan langsung instruksi Kepala Negara dalam kerangka pengamanan nasional dan pengendalian wilayah strategis perbatasan.
(Budi)
